Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengajak kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memperkuat pengawasan partisipatif untuk menjaga integritas pemilu. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci karena pengawasan tidak dapat dijalankan hanya oleh Bawaslu.
“Pengawasan pemilu tidak mungkin dilakukan Bawaslu sendiri. Dengan luas wilayah Indonesia dan banyaknya tahapan pemilu, keterlibatan masyarakat menjadi kebutuhan agar proses demokrasi berjalan sesuai ketentuan,” kata Puadi saat menjadi narasumber Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat Universitas Negeri Jakarta, Cabang Jakarta Raya di Depok, Jawa Barat, Selasa (30/6/2026).
Puadi menjelaskan, Bawaslu dibentuk untuk mengawal penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain mengawasi seluruh tahapan pemilu, Bawaslu juga mengedepankan pencegahan melalui pendidikan politik, sosialisasi peraturan, pemetaan kerawanan, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut dia, pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pengawasan, yakni mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Karena itu, keberhasilan pengawasan tidak diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak, melainkan dari semakin sedikitnya pelanggaran yang terjadi.
Dia menilai kader HMI memiliki peran penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Peran tersebut, kata dia, dapat diwujudkan dengan mengedukasi masyarakat, menolak politik uang, mengawasi netralitas aparatur negara, menyampaikan informasi kepemiluan yang benar, serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu.
Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional tersebut berharap kader HMI tidak hanya menjadi pemilih yang baik, tetapi juga ikut mengawal setiap tahapan pemilu agar berlangsung jujur, adil, dan berintegritas. Ia menyebut kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh proses yang dijaga bersama melalui pengawasan masyarakat.
Editor: Hendi Poernawan
