Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Salah satu potensi pelanggaran yang kerap terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yakni penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh kepala daerah maupun pejabat daerah setempat. Hal tersebut dikatakan Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak setelah menghadiri Rapat Pertemuan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kantor KPU, Jumat (5/6).
Nelson menjelaskan, berdasarkan catatan-catatan yang ada, potensi pelanggaran memang banyak terkait penyalahgunaan dana bansos, baik dalam skala nasional maupun daerah. Ini tentunya menjadi objek pengawasan yang juga sangat diprioritaskan oleh Bawaslu.
“Bawaslu akan terus melakukan pengawasan terkait penggunaan dana bansos ini jangan sampai disalahgunakan untuk memberikan dukungan terhadap pasangan calon, baik itu incumbent atau yang didukung oleh incumbent,” jelas Nelson.
Dalam hal ini, sambung Nelson, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan tersendiri terkait hal tersebut yang melarang penggunaan dana bansos untuk kegiatan Pemilu. Ia mengatakan, Bawaslu hanya bisa melakukan upaya pencegahan dengan terus melakukan pengawasan.
“Semua hal yang diperintahkan dalam Undang-undang, termasuk halnya dengan penggunaan dana bansos ini harus dilaksanakan. Begitu juga ketika ada larangan harus diindahkan. Bawaslu melakukan pengawasan sesuai dengan aturan perundang-undangan tersebut,” sambungnya.
Lebih lanjut Nelson menegaskan, Bawaslu akan mengirimkan surat kepada setiap pemerintah daerah untuk berlaku netral dan tidak menyalahgunakan kewenangan sesuai dengan aturan perundangan yang ada.
“Selain mengirimkan surat kepada pemerintah daerah, Bawaslu juga mengoptimalkan pengawasan di lapangan,” tegasnya.
Penulis : Pratiwi Eka Putri
Foto : Irwan
Editor : Ali Imron
 |
 |
Webmail
