Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda menjelaskan alasan pembentukan divisi dalam Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu saat membuka Orientasi Kelembagaan Bagi Anggota Bawaslu Provinsi, Kamis (22/9/2022).
Semisal, kata Herwyn, tidak ada lagi pengawasan yang dibebankan kepada satu divisi. Artinya, tugas pengawasan menjadi tanggung jawab bersama yang diemban oleh seluruh divisi yang ada.
"Kalau dulu tagline Bawaslu cegah, awasi, tindak. Sekarang sejak divisi pengawasan dibebankan kepada seluruh divisi, tagline berubah menjadi, awasi, cegah, lalu tindak," ujarnya.
Koordinator divisi sumber daya manusia, organisasi, dan diklat ini menuturkan, pembagian tugas pengawasan kepada seluruh divisi tetap harus memiliki beban mutu, yaitu secara normatif, pengawasan pemilu lebih kepada fungsi penyelesaian sengketa. Karena pengawasan pemilu selalu bersinggungan dengan sengketa pemilu.
"Tetapi dalam teknis kerjanya, pengawasan pemilu yang secara teknis lebih mengarah ke divisi penyelesaian sengketa, tetap difasilitasi oleh unit kerja bagian pengawasan," ungkapnya.
Sebelumnya dalam sesi panel diskusi, Ketua Bawaslu periode 2017-2022 Abhan berpesan kepada jajaran anggota Bawaslu provinsi terpilih untuk menganggap pentingnya pengawasan pemilihan dan pemilu untuk mewujudkan hak-hak terkait dengan pemilu, keadilan pemilu, dan pemilu yang berintegritas.
"Ini demi mewujudkan dan menjaga kepercayaan publik terkait independensi dan integritas terhadap penyelenggaraan pemilihan dan penyelenggara pemilu," pungkasnya.
Sekadar informasi, agenda orientasi yang berlangsung tiga hari tersebut, dengan mengundang narasumber dari para pemangku kepentingan bertujuan untuk memberi pembekalan bagi jajaran pengawas pemilu terpilih di 25 provinsi untuk mengenal Bawaslu secara kelembagaan ataupun tupoksinya.
Orientasi ini juga merupakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan untuk belajar sebanyak mungkin tentang apa yang diharapkan organisasi/lembaga. Takkalah pentingnya adalah membangun soliditas dan profesionalitas antara sesama penyelenggara pemilu.
Editor: Hendi Purnawan
 |
 |
Webmail
