Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam memaksimalkan pelayanan informasi, Bawaslu meluncurkan aplikasi e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Aplikasi ini akan mengintegrasikan data informasi dalam PPID Bawaslu RI (pusat), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Puadi menyatakan harapan ke depan satu data terintegritas dari seluruh divisi yang ada.
"Ini (peluncuran e-PPID) ini sebagai wujud komitmen keseriusan Bawaslu dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi," katanya dalam acara peluncuran e-PPID di lantai 5 Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Kehadiran e-PPID, menurutnya, dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. "Ini perlunya pengelolaan data dan informasi agar lebih terarah seklaigus mendorong terwujudnya satu data di Bawaslu. Ke depan informasi apa pun menjadi satu data, bukan hanya satu divisi yangg terminalnya ada di pusat data dan informasi," ungkap mantan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini.
Dia menambahkan, e-PPID juga memperkuat eksistensi PPID dalam memberikan layanan infomrasi publik dengan sumber daya manusia (SDM) yang semakin berkualitas. "Pengelolaan data dan informasi ini harus diperkuat keberadaannya dengan SDM berkualitas. Kita ini badan yang harus transparan, aksesbilitas, dan akuntabel," ungkap dia.
Puadi berharap, Pusat Data dan Informasi Bawaslu menjadi yang terdepan mendorong seluruh integrasi sistem yang ada di Bawaslu. "Seperti saat ini ada aplikasi Siswaslu, SIPS, dan akan meluncurkan SgapLapor yang nantinya seluruh aplikasi ini akan terintegrasi," tegasnya.
Sementara Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi (KI) Pusat, Syawaludin menyatakan apresiasi atas peluncuran e-PPID. "Kami anggap ini sebagai inovasi yang luar biasa yang dilakukan Bawaslu," ucapnya.
Dia menuturkan ada tigas indikator apabila ingin menegakkan demokrasi. Pertama, akunya, akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Kedua, lanjutnya, adalah transparansi. "Dan ketiga adanya partisipasi publik. Bagaimana meningkat partisipasi masyarkat dalam pemilu seperti aktif menggunakan hak pilih dan melakukan pengawasan pemilu. Tanpa dari kita memulai bagaiaman mungkin masyarakat berani," ungkap dia.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan pesan e-PPID sebagai pusat informasi masyarakat untuk menanyakan mengenai pengawasan pemilu. Akan tetapi, baginya, tetap ada informasi yang dikecualikan seperti notulensi rapat.
"Alhamdulilah secara berutut-turut Bawaslu menjadi lembaga informatif. Kita dengan negara kepulauan menjadi tantangan dalam mengintegrasikan. Jadi, upaya integrasi lewat e-PPID merupakan kemajuan," imbuhnya.
Perlu diketahui, dalam acara ini hadir pula Inspektur Utama Bawaslu Ichsan Fuady, Kepala Pusat Data dan Informasi Bawaslu Lita Gustina, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Hengky Pramono, Inspektur Wilayah 1 Bawaslu Jufri Syahruddin beserta para pejabat fungsional dan staf. Turut meramaikan sejumlah Anggota Bawaslu Provinsi beserta pejabat yang membidangi PPID dari 15 provinsi. Di antara 15 provinsi tersebut sebanyak 12 provinsi menerima penghargaan bidang PPID yakni Bali, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat, Papua Barat, Jawa Tengah, Bangka Belitung.
Editor: Hendi Purnawan
Fotografer: Bhakti Satrio
 |
 |
Webmail
