• English
  • Bahasa Indonesia

Kunker ke Depok Bersama Komisi II DPR, Fritz Minta Sarung Tangan Tersedia di TPS

Anggota Bawaslu Friz Edward Siregar (kedua dari kiri) saat mengunjungi gudang penyimpanan APD di gudang PPK Sukma Jaya, Kamis 3 Desember 2020/Foto: Humas Bawaslu RI

Depok, Badan Pengawasan Pemilihan Umun - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melakukan kunjungan kerja (kunker) bersama Komisi II DPR RI ke Kota Depok, Jawa Barat. Dia menyoroti soal sarung tangan lateks masih belum tersedia sedangkan perangkat alat pelindung diri (APD) lainnya pencegahan penyebaran covid-19 sudah lengkap.

"Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan KPU Kota Depok, tapi memang sarung tangan harus segera di lengkapi," kata Fritz yang mendapat informasi dari jajaran Bawaslu Kota Depok atas belum tersedianya sarung tangan secara lengkap, Kamis (3/12/2020) di Kantor Wali Kota Depok.

Fritz menegaskan penyelenggara pemilihan telah berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga sarung tangan harus tersedia.

"Harus dipikirkan bagaimana caranya ada sarung tangan. Apakah akan menggunakan sarung tangan plastik atau akan dicari sarung tangan yang lain," ujarnya.

Berdasarkan hasil pantauan saat kunker bersama komisi II DPR RI terlihat seluruh alat APD sudah terbungkus rapih dan alat pencuci tangan telah disiapkan oleh KPU Kota Depok.

Dalam kunjungan tersebut hadir Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia bersama anggota DPR lainnya, Perwakilan dari Kemendagri dan Pjs Wali Kota Depok Dedi Supandi. Rombongan juga melakukan kunjungan ke gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukma Jaya dan Kantor Bawaslu Kota Depok.

Editor: Ranap THS
Fotorafer: Robi Ardianto

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu