• English
  • Bahasa Indonesia

KPU, Bawaslu, DKPP Matangkan Persiapan Jelang Pilkada Serentak

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Enam bulan menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) Serentak 2015, berbagai persiapan tengah dimatangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu.

 

Oleh sebab itu, ketiga lembaga ini menggelar rapat rutin membahas persiapan menjelang Pilkada Serentak 9 Desember 2015 mendatang di Kantor KPU, Jumat (5/6).

 

Dalam rapat pertemuan tersebut, Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak menjelaskan anggaran untuk pengawas memang masih belum sepenuhnya terpenuhi. Baru 103 daerah yang sudah teken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sementara saat ini tahapan Pilkada sudah dimulai.

 

“Kita masih terkendala dengan administrasi keuangannya yang memang tidak seragam ke bawah. Beberapa daerah ada yang belum bisa membuat rekening karena aturan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang harus menunggu adanya surat instruksi dari Kementerian Keuangan,” jelas Nelson.

 

Bawaslu, lanjut Nelson, telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan untuk mempercepat hal tersebut dan mengharapkan bisa segera terselesaikan. “Kami semua berharap semua hal ini bisa terselesaikan dalam waktu dekat karena di bawah sudah mesti membentuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL),” lanjutnya.

 

Hal ini juga didukung oleh KPU. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya juga berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera memfasilitasi 60% kabupaten/kota yang belum menyelesaikan NPHD nya dengan Panwas sehingga tidak terkendala lagi.

“Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan agar pengawasan Pilkada bisa berjalan efektif. Kita harus optimis penyelenggaraan Pilkada 2015, Insya Allah lebih baik,” ujarnya.

 

Sementara, Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan pihaknya mengingatkan semua jajaran KPU dan Bawaslu untuk belajar dari kasus Pileg dan Pilpres 2014 maupun Pilkada di tiap daerah sebelumnya.

 

“Kami harap semua Penyelenggara Pemilu bersikap jujur dan adil dan menjaga prinsip-prinsip kode etik yang sudah tertulis maupun sense of ethic yang ada dalam hati masing-masing. Kita semua berharap Pilkada ini lebih baik dari masa-masa yang lalu dan menghasilkan kepala daerah yang baik,” tegasnya.

 

Terkait partai politik yang saat ini tengah berkonflik, Jimly berharap internal partai segera menyelesaikannya agar tidak ketinggalan ‘kereta’ untuk mengajukan pencalonan.

 

“Semuanya kami serahkan kepada mekanisme  internal partai dan kaitannya dengan pemerintah. Yang jelas peraturan yang sudah ditetapkan KPU sudah tepat dan kami harap KPU dan Bawaslu juga konsisten, mana hal-hal yang harus dikerjakan dan mana yang harus diserahkan kepada internal partai,” pungkasnya.   

 

Sempat hadir dalam rapat tersebut, yakni Ketua Bawaslu Prof Muhammad, Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, beserta seluruh Komisioner KPU.

 

Penulis: Pratiwi Eka Putri

Foto    : Irwan

Editor  : Ali Imron

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu