Pangandaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengajak kelompok nelayan di Pangandaran, Jawa Barat untuk terlibat mengawasi bersama jalannya Pemilihan Serentak Tahun 2024. Salah satu hal yang paling penting dilakukan bersama ialah tegas untuk menolak politik uang.
Dalam forum warga yang dihelat di tepi pantai Pangandaran, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyerukan setiap warga Pangandaran apapun profesi dan latar belakangnya adalah pemilik Pangandaran. Maka dari itu, dia menilai rugi apabila tidak turut serta mengawasi proses pemilihan.
"Kita semua adalah warga negara yang suaranya ketika masuk TPS sama seperti bupati, sama seperti presiden, tidak ada yang lebih rendah atau tinggi. Suara kita semua utuh tidak setengah atau separuh," cetus Lolly dalam Forum Warga yang digelar Bawaslu Pangandaran di Cagar Alam Pangandaran, Kamis (25/7/2024).
Dia menilai rugi bagi warga yang tak terlibat mengawasi karena bisa jadi calon yang bersih dan berintegritas bisa kalah apabila pelaksanaan pemilihan tidak benar. Lolly juga memandang karena berbeda pilihan serta proses pemilihan tidak benar, sesama nelayan bisa bertengkar.
"Mari kita awasi, prosesnya (pemilihan) harus benar, pastikan hak pilih kita ada dalam daftar pemilih tetap (DPT), prosesnya harus benar sehingga siapapun yang terpilih adalah pemimpin terbaik yang dimiliki Pangandaran," ucap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas itu.
Setelah forum ini, Lolly meminta kepada para nelayan yang hadir untuk tidak sungkan berdiskusi dengan para pengawas pemilu di Pangandaran. Dia berharap ada forum lanjutan berdiskusi terkait tata cara pelaporan apabila ada pelanggaran maupun untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran.
Ketua Bawaslu Pangandaran Iwan Yudiawan mengampaikan forum warga ini adalah bagian upaya Bawaslu dalam merangkul masyarakat untuk teribat dalam proses pengawasan Pemilihan 2024. Dia melihat hak masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilih, namun juga mengawal proses pemilihan berjalan dengan jujur dan adil.
Iwan turut mengajak para nelayan untuk sepakat menolak praktik politik uang. Bagi dia, politik uang merupakan cikal bakal munculnya mental koruptif. "Adanya koruptor berawal dari budaya transaksi politik uang. Sepakat tidak tolak politik uang? Kita harus bisa melihat calon pemimpin dari integritas dan programnya itu penting untuk masa depan kesejahteraan kita semua, termasuk kelompok nelayan," kata dia.
Editor: Hendi Poernawan
Fotografer: JRP
 |
 |
Webmail
