• English
  • Bahasa Indonesia

Karo TP3 Bawaslu: Minat Masyarakat Jadi Kader Pengawas Pemilu Sangat Tinggi

Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) Bawaslu La Bayoni saat menjadi narasumber dalam pembukaan Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif Angkatan Kedua Tahun 2019 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/9/2019) malam/Foto: Hendi Purnawan

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Biro (Karo) Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) Bawaslu La Bayoni memaparkan, tahun ini Bawaslu memperluas daerah penjaringan peserta sekolah kader pengawasan pemilu partisipatif anngkatan kedua. Hasilnya, dari seratus kabupaten/kota yang ditunjuk menjadi lokasi penjaringan, sebanyak 1.143 orang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi tertulis dan wawancara. Alhasil, ditetapkan sebanyak seratus peserta.

"Para peserta akan menjalani pendidikan dengan dibekali materi kepemiluan oleh para akademisi dan penggiat pemilu," ucapnya dalam acara pembukaan Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif Angkatan Kedua Tahun 2019 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/9/2019) malam.

La Bayoni memaparkan, ada empat materi diberikan kepada peserta. Pertama, tentang pembangunan karakter, konstitusi, dan demokrasi. Kedua, sistem pemilu dan pemerintahan di Indonesia, pengawas pemilu di Indonesia.

Ketiga, lanjutnya, penegakan hukum pemilu, mencakup desain penegakan hukum pemilu, jenis, dan bentuk pelanggaran pemilu. Juga terkait mekanisme penanganan pelaporan dan penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu. Keempat, analisis sosial kepemiluan, gender dan disabilitas dalam Pemilu.

Adapun para narasumber adalah Ketua dan Anggota Bawaslu, pejabat struktural di lingkungan Bawaslu, dan para profesional seperti Benny Wijayanto, Sigit Pamungkas, Loly Suheti, Airlangga Pribadi, Ahsanul Minan, Jery Sumampouw, Hariman Pattianakotta, dan Johanes Rohi.

Dikatakan La Bayoni, program ini untuk pertama kali dilaksanakan pada 10 Juli 2018 di empat provinsi (Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat/NTB). Kader angkatan pertama berjumlah 20 orang, dari masing-masing provinsi mengirimkan 5 orang perwakilannya sebagai peserta.

"Dua dari empat daerah piloting, yakni provinsi Jawa Timur dan NTB tahun ini telah berhasil melaksanakan sekolah kader secara mandiri di daerahnya masing-masing," ungkapnya.

Tujuan kegiatan ini, sambungnya, melaksanakan fungsi pendidikan Bawaslu, meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan bagi masyarakat, dan menciptakan kader pengawasan yang tepat guna. "Dan menciptakan kantong-kantong atau simpul-simpul pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia," tuturnya.

Dia berharap, forum ini dapat menghasilkan keluaran berupa adanya kader pengawasan yang memiliki kemampuan menjadi pengawas dan penggerak pemilu partisipatif masyarakat di setiap daerah. Sekaligus pula mempersiapkan pusat pendidikan pengawas pemilu partisipatif di setiap Bawaslu tingkatan, dari kabupaten/k ota, provinsi, hingga Bawaslu pusat.

La Bayoni yakin, program ini semakin mendekatkan Bawaslu dengan masyarakat serta memperkuat simpul-simpul pengawasan partisipatif di semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

"Dengan demikian kegiatan ini penting untuk dilaksanakan dan dikembangkan secara berkesinambungan," tukasnya.

Editor: Ranap THS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 22 November 2019 WIB
To event remaining 30 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 21 November 2019 WIB
To event remaining 29 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 20 November 2019 WIB
To event remaining 28 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 15 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 14 November 2019 WIB
To event remaining 22 days
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu