Malang, Badan Pengawas Pemilhan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perempuan dalam dunia penyelenggara pemilu belum mencukupi. Pengetahuan perempuan tentang kepemiluan, pengalaman dan jejaring, proses seleksi serta kepentingan politik menjadi salah satu sumber masalah yang dihadapi saat ini.
"Kebijakan yang ada saat ini masih diskriminatif. Keterlibatan perempuan dalam politik masih terpinggirkan, baik dalam proses politik maupun pengambilan keputusan," ungkapnya dalam acara Peran Perempuan dalam Penguatan Kelembagaan: Membangun Organisasi Bawaslu Adil Gender, di Malang, Jawa Timur, Jumat, (6/11/2020).
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2012-2017 menilai, ada pandangan yang merendahkan terhadap kapasitas perempuan dalam institusi politik. Seperti menempatkan perempuan pada posisi tidak strategis di dalam kepemimpinan jabatan politik. Ketika perempuan sudah menduduki jabatan tertentu, justru yang dihadapi adalah institusi politik dengan aturan main dan perilaku maskulin.
"Bahkan sebagian perempuan memilih mengimitasi perilaku maskulin dalam persaingan meraih jabatan politik," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut, dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menjadikan perempuan sulit untuk mengekspresikan aspirasinya secara mandiri. Sehingga kepentingan politiknya tidak terakomodasi dalam kebijakan.
“Dalam beberapa waktu terakhir sudah ada tindakan afirmatif secara normatif membuka akses bagi perempuan masuk ke jantung kekuasaan politik. Tetapi belum cukup," terangnya.
Foto dan Teks : Bawaslu Provinsi
 |
 |
Webmail
