Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Inventarisasi masalah menjadi salah satu persiapan pengawasan Bawaslu jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam diskusi publik bertajuk " Hak Pilih Masyarakat Rentan" di Jakarta, Jumat (20/8/2021) yang sebagian besar peserta mengikuti secara daring (dalam jaringan).
"Banyak catatan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang telah kami inventarisirasi untuk pembelajaran di Pemilu 2024,' ujar Afif.
Salah satu masalah yang masuk dalam inventarisir Bawaslu untuk Pemilu Serentak 2024 adalah Bawaslu pernah berkirim surat kepada KPU guna menjamin keterpenuhan hak memilih para penyandang disabilitas. "Ini salah satu upaya Bawaslu dalam advokasi terhadap kelompok rentan," tegasnya.
Terkait advokasi terhadap kelompok rentan tersebut, Bawaslu telah secara khusus mengakomodir kelompok rentan disabilitas dan masyarakat adat untuk bergabung dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).
"Fokus kami untuk Pemilu 2024 adalah mengakomodir kelompok rentan untuk ikut SKPP," ungkapnya.
Sementara itu, Komisioner KOMNASHAM Hairansyah Akhmad menilai, dalam Pemilu Serentak 2019 lalu kelengkapan persyaratan administrasi kelompok rentan yang terjadi karena kurangnya pelayanan oleh para stakeholder masih menjadi masalah.
"Relasi antara KPU dan stakeholdernya menjadi catatan kurang maksimal dalam pendataan kelompok masyarakat rentan," terangnya.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Irwan
 |
 |
Webmail
