Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, menekankan pentingnya penguatan pengawasan logistik pemilu melalui pendekatan berbasis risiko untuk memastikan proses pengelolaan logistik berjalan sesuai ketentuan. Ia mengajukan beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian jajaran Bawaslu, yaitu ketepatan perencanaan kebutuhan logistik berdasarkan data, kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan hukum, kesesuaian barang yang diterima dengan spesifikasi, ketepatan waktu distribusi, serta risiko kerusakan dan kehilangan selama proses penyimpanan maupun pendistribusian.
“Pengawasan logistik pemilu bukan sekadar memastikan ketersediaan barang, tetapi juga berkaitan langsung dengan pemenuhan hak pilih masyarakat dan integritas hasil pemilu. Karena itu, pengawas harus memahami setiap tahapan pengelolaan logistik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian,” ujar Herwyn dalam kegiatan Penguatan dan Pendalaman Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Volume II Klaster Tata Kelola dan Manajemen Logistik Pemilu pada Senin (9/11/2026) yang dilaksanakan secara daring.
Herwyn menjelaskan, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan logistik yang berbeda, mulai dari wilayah kepulauan dengan kendala transportasi laut dan cuaca, daerah pegunungan dengan keterbatasan akses, hingga kawasan perkotaan, terpencil, dan perbatasan. Kondisi tersebut menurutnya, menuntut jajaran pengawas untuk melakukan identifikasi kerawanan berdasarkan karakteristik wilayah, termasuk memperhatikan ketepatan jumlah, jenis, kualitas, waktu, dan tujuan distribusi logistik.
“Pengawasan logistik ke depan harus dibangun dengan pendekatan berbasis risiko, sehingga pengawas dapat menentukan prioritas berdasarkan kemungkinan terjadinya permasalahan dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Kita perlu mengidentifikasi kerawanan, melakukan penilaian risiko, menyusun strategi pencegahan dan mitigasi, memantau pelaksanaannya, serta mengevaluasi setiap hambatan dan keberhasilan pengawasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herwyn mengingatkan bahwa pengawasan logistik harus dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan antara Bawaslu dan KPU, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022. Ia menegaskan bahwa KPU tetap memiliki kewenangan dalam pengadaan dan pengelolaan logistik, namun Bawaslu harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi, melakukan pencegahan, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai kewenangannya.
“Pengawasan yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada menemukan kesalahan setelah terjadi, tetapi juga harus mampu mengenali risiko dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Pengalaman pengawasan sebelumnya perlu dievaluasi dan didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran untuk menyempurnakan materi, mengembangkan instrumen pengawasan berbasis risiko, serta meningkatkan kompetensi jajaran pengawas,” ungkap Herwyn.
Menutup arahannya, Herwyn berharap kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume II dapat menghasilkan penguatan materi pembelajaran, pengembangan instrumen pengawasan berbasis risiko, serta identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas pengawas pemilu.
Penulis: Bhakti Satrio
Foto: Tangkapan Layar Zoom
