Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan Bawaslu mampu memenuhi harapan rakyat melalui kerja-kerja pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga pengawas pemilu juga mampu menjaga kepercayaan mengelola uang negara. Ini dibuktikan dengan raihan lima kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Lembaga yang dihormati lembaga lain adalah lembaga yang transparan dan akuntabilitas," katanya saat memberikan arahan dalam kegiatan Konsolidasi Peyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2020 di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Selasa (16/2/2021).
Fritz menjelaskan lembaga pemerintah mendapatkan predikat terbaik dengan beberapa syarat. Dia menyebut lembaga pemerintah harus melaksanakan amanah undang-undang dengan baik. Kemudian lembaga tersebut juga mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan.
"Itu alasan Bawaslu sebagai salah satu lembaga terbaik, karena mampu mempertanggungjawabkan kerja melalui lima kali WTP dari BPK," terang alumni paska sarjana ilmu hukum Belanda ini.
Koordinator Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu ini mengatakan sebagai lembaga baru, Bawaslu membutuhkan waktu untuk belajar. Proses belajar itu dilakukan dengan memberi kejelasan kepada seluruh pihak.
"Kita berharap UU jelas, Peraturan Bawaslu Jelas, tetapi kawan-kawan (pengawas) di lapangan lebih tahu masih banyak yang harus dibenahi koordinasi dan saling belajar," terangnya.
Fritz mengatakab Bawaslu bisa mendapatkan 5 WTP secara berturut sejak lembaga pengawasan ini ada merupakan kerja keras bagian keuangan Bawaslu. Dia mengharapkan di tahun 2021, Bawaslu meraih WTP Keenam.
"Dengan WTP Keenam, Bawaslu akan dihormati oleh negara dan lembaga lain," pintanya.
Fritz sempat mengungkapkan percakapan antara dia dengan peneliti dari Australia. Dia diminta menulis di jurnal comparative law di Australia. Dalam permintaan untuk menulis itu, peneliti meminta Fritz menulis tentang lembaga penyelenggara pemilu.
"Kenapa jurnal hukum menulis tentang keuangan?," tanya Fritz kepada peneliti Australia itu.
Kemudian dia memberikan jawaban yang sama dengan apa yang dia tulis di jurnal itu. Menurutnya, jurnal hukum yang membahas masalah keuangan lembaga itu penting. Karena, lembaga pemerintah harus mendukung program transparansi dan akuntabilitas.
"Kita bekerja keras menjalankan amanah UU dan bekerja keras melaporkan hasil kegiatan dan keuangan untuk dapat dipercaya dan dihormati oleh lembaga lain," pungkasnya.
Editor: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
