• English
  • Bahasa Indonesia

Hadapi Kendala Coklit, Bawaslu Minta Pengawas Maksimalkan Waskat

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Dan Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Dan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih yang dilaksanakan secara Daring. Senin, (27/07/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang berakhirnya tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih yang dimulai sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu. Mulai dari terbatasnya akses data Model A-KWK (data pemilih) hingga kurangnya informasi titik lokasi daerah mana saja yang akan dilakukan coklit oleh KPU.

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Dan Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Dan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih yang dilaksanakan secara Daring. Senin, (27/07/2020).

Ia meminta jajaran Pengawas harus maksimalkan pengawasan melekat (Waskat) dalam tahapan coklit daftar pemilih Pilkada Serentak 2020

“Terus awasi, seluruh jajaran harus ikut terlibat waskat, baik ditingkat Bawaslu hingga ke tingkat jajaran pengawas desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Selain itu, seluruh jajaran Bawaslu diminta untuk terus melakukan antisipasi sengketa pemilihan usai dilaksanakan penetapan verifikasi faktual (Verfak) Calon Perseorangan. Juga disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan standar Covid-19.

"Semua hal tersebut dilakukan agar semua tahapan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku," harapnya.

Di tempat yang sama, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menemukan Petugas Penelitian dan Pencocokan Daftar Pemilih (PPDP) terdata dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan terdapat dalam data daftar dukungan calon perseorangan. Hal tersebut ditemukan Fritz saat melakukan monitoring dan supervisi di daerah yang melaksankan Pilkada Serentak 2020.

"Ini harusnya tidak boleh terjadi, tapi ternyata masih ditemukan. Maka seluruh jajaran Bawaslu saya minta turun untuk waskat," tandasnya.

Foto : Humas Provinsi Banten
Editor : Hendi Purnawan

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu