• English
  • Bahasa Indonesia

Fritz Minta Bawaslu yang Tak Gelar Pilkada Tetap Awasi Pergerakan Politik

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar diwawancara awak media usai memberikan pengarahan dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Memgedepankan Kebudayaan Lokal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (13/11/2019) malam

Kubu Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta Bawaslu daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 diharapkan tetap memperhatikan situasi politik di daerahnya. Menurutnya, daerah yang tak menyelenggarakan pilkada juga rawan konsolidasi politik dari aktor-aktor politik yang datang dari daerah tetangga yang sedang menggelar pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota.

Fritz menegaskan, Bawaslu daerah yang tidak mengawasi pilkada harus mengawasi pergerakan aktor politik setempat menghindari oknum-oknum politisi yang berniat melakukan pertemuan dan transaksi politik uang.

"Hati-hati, aktor politik bisa saja melakukan konsolidasi politik di daerah yang tidak (gelar) pilkada. Jadi Bawaslu yang tidak ada pilkada harus tetap awas," katanya di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (13/11/2019) malam.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu ini mengingatkan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota harus membantu keberhasilan pengawasan daerah tetangga yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

"Bisa saja, konsolidasi dilakukan di daerah yang tidak Pilkada. Sehingga memungkinkan terjadinya politik uang. Maka, Bawaslu yang tidak Pilkada tetap mengawasi daerahnya untuk program pencegahan," terang alumnus Paskasarjana Ilmu Hukum di Belanda ini.

Dengan demikian, Fritz mengharapkan ada komunikasi antar-Bawaslu kabupaten/kota untuk melanjutkan kesuksesan pengawasan dari pengawasan Pemilu 2019 ke Pilkada 2020. Oleh karena itu, Doktor Ilmu Hukum dari Australia ini menyatakan, kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan pengawas pemilu harus dilakukan oleh seluruh Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia.

"Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat akan membantu terselenggaranya Pilkada 2020 yang berintegritas," tuturnya.

Fritz yang menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Memgedepankan Kebudayaan Lokal di Kabupaten Kubu Raya menyatakan dukungan program pelibatan tokoh adat dalam mengawasi pemilu.

Baginya, kebudayaan lokal sangat melekat dalam kehidupan masyarakat. "Kearifan lokal membantu program pengawasan dan pencegahan Bawaslu lebih dekat dengan masyarakat. Jadi, masyarakat lebih mudah memahami pentingnya mengawasi proses pemilu," terangnya.

Pada kesempatan ini, Fritz ikut serta dalam acara 'sabrahan' atau kegiatan makan bersama yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. Tujuan acara yang dikemmas dalam kebudayaan lokal ini bertujuan mensyusukuri nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

"Baru kali ini saya ikut serta dalam Sabrahan. Terima kasih. sosialisasi dan sabrahan ini baik untuk mendekatkan masyarakat adat dengan Bawaslu," tutupnya.

Editor: Ranap THS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu