Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda menyoroti bahwa efektivitas penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan masih menghadapi tantangan besar. Salah satu kendala adalah perbedaan batas waktu dan mekanisme penyelesaian pelanggaran dalam dua ajang demokrasi tersebut.
“Batas waktu penanganan pelanggaran dalam Pemilu adalah 7+7 hari kerja, di luar hari libur, sementara dalam Pilkada hanya 3+2 hari, termasuk hari libur,” ujar Herwyn saat menghadiri Kunjungan Kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Lampung dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Nasional Serentak 2024, Kamis (13/2/2025).
ia mengungkapkan bahwa Bawaslu memahami kritik terhadap waktu penanganan pelanggaran yang terbatas dan perbedaan mekanisme penyelesaian yang bisa menjadi hambatan dalam menyelesaikan pelanggaran secara menyeluruh.
Selain itu, Herwyn juga menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap peserta pemilu, tetapi juga terhadap jajaran internal Bawaslu sendiri.
“Jika ada jajaran Bawaslu kurang memahami regulasi dengan baik yang atau yang terbukti melanggar kode etik, kami telah memberikan sanksi, baik secara internal maupun melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” tegasnya.
Komisi II DPR RI mengapresiasi upaya Bawaslu dalam mengawasi Pemilu 2024 dan berharap evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan regulasi serta kebijakan pemilu di masa mendatang.
Untuk diketahui, Kunjungan kerja Komisi II DPR ini turut dihadiri oleh Bawaslu RI, KPU RI, DKPP RI, Pj. Gubernur Lampung, KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung, serta Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung.
Editor: Hendi Poernawan
Photo: Nofiar
