Dari Pengawas Pemilu Menuju Penjaga Demokrasi, Bawaslu RI Bedah Buku di Kendari
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan bahwa esensi pengawasan tidak berhenti pada prosedur, tetapi bermuara pada peningkatan kualitas demokrasi. Transformasi peran kelembagaan dari sekadar pengawas tahapan pemilu menjadi penjaga demokrasi secara berkelanjutan.
“Pengawasan sebenarnya harus kita pahami bahwa ujungnya adalah menghasilkan kualitas demokrasi yang lebih baik,” ujar Herwyn dalam diskusi dan bedah buku Kinerja Pengawas Pemilihan Umum Kegiatan yang digelar bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ini berlangsung di Kedai Ratu Alam, Kota Kendari, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan, melalui diskusi bedah buku ini Bawaslu ingin menghadirkan gagasan-gagasan strategis guna memperluas perspektif pengawasan, tidak hanya dalam konteks tahapan pemilu tetapi juga dalam menjaga demokrasi secara menyeluruh.
“Karena kehadiran Bawaslu itu tidak sekadar selamanya menjadi pengawas pemilu, tetapi menjaga demokrasi, dan kami berupaya mengantar sampai ke situ,” terangnya.
Menurutnya, perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu diarahkan untuk memperkuat peran kelembagaan di masa non-tahapan pemilu. Hal ini penting agar eksistensi pengawas tidak dipersepsikan publik hanya hadir ketika ada pemilu.
“Maka konteks menjaga demokrasi itu masih sangat relevan. Karena kalau hanya menjadi pengawas pemilu, terkesan oleh publik kalau tidak ada pemilu, mau ngapain lagi sebagai pengawas pemilu,” kata Herwyn.
Ia menambahkan, kualitas pemilu sangat ditentukan oleh proses persiapan yang matang di luar tahapan. Karena itu, pelaksanaan tugas pengawasan tidak semata diukur dari angka dan data, melainkan dari dampaknya terhadap penguatan demokrasi.
“Pelaksanaan tugas yang dihasilkan oleh pengawas pemilu bukan sekadar angka dan data,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Banne menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan bedah buku tersebut. Ia menyebut Sulawesi Tenggara menjadi provinsi kedua setelah Sulawesi Utara yang mendapat kesempatan mendalami substansi buku tersebut.
“Kami sudah membedah dan mendiskusikan, dan kita adalah provinsi kedua setelah Sulawesi Utara yang mendapat bagian untuk menyelam sebentar dari banyaknya mutiara-mutiara di dalam sumur buku ini,” ungkap Iwan.
Ia mengaku telah membaca buku setebal kurang lebih 328 halaman tersebut secara cepat dan menemukan sejumlah pembahasan yang relevan dengan penguatan kinerja kelembagaan, khususnya terkait indikator kinerja utama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor 480 Tahun 2025.
“Saya sudah membaca buku ini secara scanning, kurang lebih ada 328 halaman,” ujarnya.
Menurutnya, regulasi tersebut mendorong kepemimpinan yang lebih terukur dan akuntabel di lingkungan Bawaslu.
“Bawaslu sekarang, sebagai ketua harus melaporkan berapa persentase setiap tahun, berapa yang beraktivitas terukur, berapa hasil pleno rutin yang ditindaklanjuti. Itu menjadi bagian dari penilaian Ketua begitu pula para Koordiv tentunya,” jelasnya tegas.
Ia pun mengajak seluruh peserta untuk menyimak langsung pemaparan dari penulis dan para pembahas guna memperkaya perspektif kepengawasan pemilu.
“Saya mengajak kita semua untuk mendengarkan langsung dari penulisnya, Pak Korwil, dan tentu dari pembahasnya dari dua pegiat pemilu yang ahli di bidang kepengawasan pemilu,” tutup Iwan.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Puslitbangdiklat dan jajaran, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Konawe Selatan beserta jajaran sekretariat, LSM pemantau pemilu, wartawan dan jurnalis di Sulawesi Tenggara, mahasiswa, aktivis kampus, serta pejabat administrator dan staf di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penulis : Humas Bawaslu Tenggara
Editor : Jaka Fajar
