Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu, KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat koordinasi pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memandang kampanye pilkada akan lebih banyak dilakukan secara dalam jaringan (daring).
"Kalau kita melihat Dalam PKPU 13/2020 yang telah dikeluarkan KPU mengutamakan kampanye secara daring. Apabila kampanye tidak bisa secara daring maka akan dilakukan pertemuan terbatas," kata Fritz dalam Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi Antara Bawaslu, KPU dan Kominfo dalam Pilkada 2020 melalui daring, Senin (28/9/2020).
Dia menjelaskan Bawaslu dalam mengawasi konten pilkada di internet baik yang dilakukan pasangan calon, tim sukses atau yang lainnya berasal dari tiga sumber yaitu laporan masyarakat, temuan Bawaslu, dan masukan Kominfo.
"Harus kami (Bawaslu) akui usulan atau masukan dari Kominfo ini yang paling banyak kami review (saat pemilu 2019) sebelum diserahkan ke platform atau kominfo," ujar lelaki asal Medan itu.
Fritz mengungkapkan ada dua metode pelaporan pengawasan yang dimiliki Bawaslu. Pertama yaitu form A online seperti form pengawasan hasil temuan dilapangan yang dimiliki pengawas pemilu. Kedua dengan metode gowaslu yaitu aplikasi yang dapat diakses masyarakat.
"Jadi kalau masyarakat mau melaporkan sesuatu baik politik uang atau apapun yang terjadi ternasuk di medsos bisa dilaporkan dengan itu," tegas Fritz.
Sementara itu, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan atau yang akrab disapa Semmy menyebutkan setiap laporan yang diterima Kominfo akan diverifikasi bersama Bawaslu. "Kalau laporan (pelanggaran) berupa konten langkahnya adalah take down tetapi jika berupa website langsung kita blokir," tegasnya.
Perlu diketahui, Bawaslu, KPU, dan Kominfo telah melakukan Nota Kesepakatan Aksi Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada 28 Agustus 2020 lalu.
Editor: Jaa Pradana
