Tabalong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Erna Kasypiah menemukan potensi konflik administrasi oleh pemilih lintas daerah yang tinggal di wilayah perbatasan Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Barito Timur - Kalimantan Tengah pada tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih. “Ditemukan dua stiker yang ditempelkan pada satu rumah. Untuk mengatasi itu, Bawaslu Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah,” ujar Erna ketika melakukan pengawasan melekat (Waskat), Rabu (29/07/2020).
“Temuan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran pidana, jika pemilih menggunakan hak pilihnya di ua tempat. Kondisi ini perlu peran dan tanggung jawab bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan perbatasan daerah sehingga dapat mengatasi konflik administrasi,” ujar Ketua Bawdaslu Kalimantan Selatan Erna Kasypiah.
Lebih lanjut, Bawaslu Kalimantan Selatan menginventarisir adanya beberapa kendala pada tahapan coklit yang berlangsung sejak 13 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020. Kendala itu sebagai berikut:
1. Pendamping bagi pemilih disabilitas.
2. Pemilih pemula yang tidak terdaftar hingga pemilih pemula yang baru memenuhi syarat usia bertepatan pada saat pemilihan.
3. Masyarakat adat yang telah memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam A-KWK dan tidak memiliki identitas kependudukan berupa KK dan KTP elektronik.
4. Terjaminnya data pemilih yang ada di Rumah Tahanan atau narapidana, dan pasien di Rumah Sakit.
5. Efek traumatis mantan pasien COVID 19 yang tidak mau diwawancara oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang memakai Alat Pelindung Diri (APD), karena dikira petugas COVID 19.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka Erna Kasypiah mengimbau supaya jajaran Pengawas meningkatkan waskat dalam tahapan coklit daftar pemilih Pilkada Serentak 2020.
Penulis : M. Adi Bagus
Editor: Anastasia Ratri
 |
 |
Webmail
