Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta pengawas internal Bawaslu melakukan audit kinerja anggota dan ketua Bawaslu di daerah secara berjenjang.
Menurut Bagja, pengawasan kinerja pimpinan Bawaslu perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas kerja pimpinan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.
"Ke depan jangan sampai teman-teman komisioner memiliki jam kerja yang tidak jelas dan jangan sampai ada ketua atau anggota Bawaslu daerah yang hanya datang ke kantor sekali atau dua kali seminggu," katanya dalam Rapat Pembahasan Quality Assurance Atas Self Assesment Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Bawaslu, Rabu malam (29/6/2022).
Pola pengawasan kinerja ini, kata pria kelahiran Medan tersebut nantinya akan dituangkan dalam revisi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Desa/Kelurahan (PPDK), Panitia Pengawas Luar Negeri (PPLN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
"Nantinya, hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Bawaslu RI untuk tingkat provinsi dan kepada Bawaslu provinsi untuk tingkat kabupaten/kota," tuturnya.
Selain itu, Bagja mengatakan, pimpinan Bawaslu RI telah mengingatkan ketua dan anggota Bawaslu daerah agar semakin tertib dan setiap Senin melakukan rapat pleno.
"Terlebih saat masa tahapan krusial, kemungkinan bisa dua kali seminggu melakukan pleno. Inilah yang berbeda antara jam kerja Bawaslu dan lembaga lain ketika masuk tahapan, jam kerja kami agak berbeda dengan yang lain," ujarnya.
Penulis: Robi Ardianto
Editor: Hendi Purnawan
 |
 |
Webmail
