Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghimbau pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) perlu diberikan pelatihan terkait penanganan pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menilai persoalan netralitas ASN perlu diantisipasi.
"Pelatihan kepada panwascam dan pengawas TPS perlu dilakukan. Sebab mereka menjadi titik terdepan yang menghadapi langsung persoalan tersebut," kata Bagja secara daring dalam kegiatan Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pemilu 2024 oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (10/12/2022).
Dikatakan Bagja, jajaran pengawas juga harus melakukan pengawasan di media sosial. Pasalnya, pelanggaran netralitas ASN juga bisa merambah ke dunia maya. Seperti aksi menyukai, mengomentari bahkan menyebarkan postingan yang berbau pilihan calon atau partai politik. Dia meminta agar seluruh ASN, TNI dan Polri dapat hati-hati dalam bersosial media.
"Bermedia sosial juga hati-hati ketika ASN melakukan aksi like, comment and share postingan terkait suatu parpol. Itu bisa saja dilaporkan oleh orang yang tidak senang sesama PNS. Ini jadi persoalan juga," terangnya.
Alumni Universitas Indonesia ini mengakui pelanggaran netralitas ASN bukan hanya menjadi persoalan ASN dan TNI/Polri, tetapi juga penyelenggara pemilu.
Editor: Hendi Purnawan
Penulis/Foto: Reyn Gloria
 |
 |
Webmail
