Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus membangun zona integritas untuk membangun program reformasi birokrasi, sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu se-Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur, di Malang, Rabu, (31/5/2023).
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu daerah mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan Bawaslu.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu kabupaten/kota membantu Bawaslu provinsi melakukan pengawasan melekat (waskat) verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD. Dia juga meminta pengawas kabupaten/kota turut memastikan dokumen persyaratan bacaleg lengkap dan telah sesuai prosedur.
Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sedang menyusun mitigasi resiko pengawasan sub-tahapan verifikasi administrasi penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan mitigasi perlu dilakukan lantaran terbatasnya akses Sistem Informasi Calon (Silon) dari KPU kepada Bawaslu pada sub-tahapan pengajuan bakal calon legislatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berkomitmen melakukan kerja sama dengan stakeholder (para pemangku kepentingan) yang terkait mengawasi transparansi dana kampanye partai politik. Ikhtiar tersebut sebagai upaya Bawaslu, menjamin transparansi penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendukung upaya pelibatan dan kepeloporan pemuda terlibat dalam mewujudkan proses pemilu yang bersih dan berintegritas. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty merasa perlu meyakinkan kalangan muda untuk tak lagi apatis dan apolitis dalam ajang demokrasi gelaran setiap tahapan Pemilu 2024
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan perbandingan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di era Perbawaslu 31/2018 dengan Perbawaslu 3/2023.
"Kalau Pemilu 2019 lalu Perbawaslunya berjudul 'Sentra Penegakkan Hukum Terpadu', di Pemilu 2024 namanya ditambah 'Pemilihan Umum'," kata Bagja saat memberikan bimbingan teknis dalam Workshop Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Hanura seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap Penyuluh Informasi Publik (PIP) bentukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Kementerian Agama dapat terlibat memberikan informasi kepemiluan yang sahih sekaligus terlibat menjadi bagian pengawasan partisipatif. Menurutnya pengawasan pemilu memiliki urgensi tinggi, sehingga perlu dilakukan secara bersama-sama.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengimbau para calon anggota legislatif (Caleg) yang baru berkontestasi pemilu serta para kader partai politik (parpol) baru untuk memahami aturan main Pemilu 2024, khususnya mengenai tahapan sosialisasi dan kampanye.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengkonsultasikan rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU, DKPP, dan Kemendagri. RDP tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Puadi, Totok Hariyono, Herwyn JH Malonda, LOlly Suhenty, dan Sekjen Bawaslu Ichsan Fuadi.
 |
 |
Webmail
