Webmail
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta penyusunan petunjuk teknis (juknis) pembentukan Pengawas TPS dilakukan secara cermat dan menghasilkan solusi yang berdaptasi terhadap berbagai hambatan saat pandemik covid-19.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta penyusunan petunjuk teknis (juknis) pembentukan Pengawas TPS dilakukan secara cermat dan menghasilkan solusi yang berdaptasi terhadap berbagai hambatan saat pandemik covid-19. Seleksi perekrutan pengawas Ad hoc (sementara) ini diperkirakan lebih cepat, yaitu sekitar satu bulan sebelum target pelantikannya pada 16 November 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan seluruh pihak harus mewaspadai pelibatan anak dalam kampanye Pilkada Serentak 2020. Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 55 kasus yang melibatkan anak dalam kampanye politik pada Pemilu 2019.
Maros, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan penanganan pelanggaran administrasi Pilkada Serentak 2020 berbeda dengan mekanisme hasil putusan penanganan pelanggaran Pemilu 2019. Meski begitu, dia memastikan rekomendasi Bawaslu daerah dalam pilkada wajib dilaksanakan KPU setingkat.
Gorontalo - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Gorontalo Wahyudin M. Akili meminta KPU Gorontalo konsisten jalankan aturan terkait pemberian salinan daftar pemilih. Hal itu disampaikannya saat penetapan daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU Gorontalo.
Bima, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menilai banyaknya bakal pasangan calon (Bapaslon) yang teridentifikasi melanggar aturan protokol kesehatan saat pendaftaran, Bawaslu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta KPU setempat lebih tegas menindak jika terdapat pasangan calon (Paslon) kembali melanggar aturan protokol kesehatan yang sama saat pengundian nomor urut.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Abhan memberikan apresiasi atas pengabdian seluruh jajaran Bawaslu di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kota Makassar sampai tingkat kelurahan yang terus siap mengawal proses demokrasi meskipun berbagai kendala menghadang. Menurutnya, tantangan terberat saat ini adalah mengawasi kampanye daring (dalam jaringan) untuk Pilkada Serentak 2020 yang digelar di 270 daerah.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Ruang Senat Lantai 2 Gedung Rektorat Unhas, Selasa (15/9/2020). Hal ini dalam memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi Unhas yang meliputi pendidikan dan pengajaran; penelitian dan pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat terkait pemilu maupun pilkada.
 |
 |
