• English
  • Bahasa Indonesia

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak jemaat Gereja Masehi Injili di Manado (GMIM) untuk sama-sama mengawal dan menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Sulawesi Utara, khususnya di Manado.

Minahasa Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap, masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) dapat berperan aktif dalam mengawal proses Pilkada di Sulut Tahun 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mendorong adanya penyempurnaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait kampanye di media sosial untuk Pilkada 2020. Pasalnya, Abhan menyadari perlunya regulasi untuk memperkuat pengawasan konten kampanye dalam media sosial.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menunggu KPU mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan napi bekas koruptor pada Pilkada 2020. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU belum merevisi PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Pilkada 2020.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta KPU untuk segera memberikan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pilkada Serentak Tahum 2020. DP4 dibutuhkan Bawaslu untuk melakukan pemutakhiran data pemilih (Mutarlih).

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Friday, 7 February 2020 - 01:20 WIB
Dilihat : 982 kali

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi memudahkan akses informasi publik, Bawaslu meluncurkan situs website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu yang terintegrasi dengan JDIH Nasional, Kamis (6/2/2019) malam. Kini, situs JDIH Bawaslu menyediakan berbagai produk hukum, termasuk putusan sengketa Bawaslu yang telah mengalami pengembangan fitur.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Wednesday, 5 February 2020 - 19:28 WIB
Dilihat : 1,261 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memberikan catatan penting terhadap rencana penerapan sistem rekapitulasi elektronik (e-Rekap) KPU untuk Pilkada Tahun 2020. Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, landasan hukum penerapan e-Rekap dalam penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada 2020 harus jelas.

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Wednesday, 5 February 2020 - 15:20 WIB
Dilihat : 4,110 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Bawaslu siap memperkuat kerja sama dengan Komisi Apatarus Sipil Negara (KASN). Salah satunya pembentukan satuan tugas (Satgas) Pengawasan dan Penindakan Netralitas ASN.

"Bawaslu dan KASN perlu monitor secara bersama-sama laporan dan tindak lanjut putusan KSAN," katanya saat menemui jajaran pimpinan KASN di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Wednesday, 5 February 2020 - 09:29 WIB
Dilihat : 1,056 kali

Mamuju, Badan Pengawas – Anggota Bawaslu M Afifuddin meminta jajaran pengawas pemilu meningkatkan kinerja sekaligus mengajak masyarakat menjadi pengawas partisipatif. Berdasarkan pengalaman lalu, dia menyimpulkan, hasil laporan pelanggaran pilkada merupakan kerja pengawasan partisipatif masyarakat.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Wednesday, 5 February 2020 - 08:57 WIB
Dilihat : 1,232 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Memasuki tahapan awal Pilkada Serentak 2020, Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan agar peserta dapat menyiapkan diri dalam melaporkan dana kampanye. Menurutnya, jika terlambat melewati waktu yang ditentukan, sanksinya bisa sampai diskualifikasi.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Tuesday, 4 February 2020 - 21:21 WIB
Dilihat : 612 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menampik stigma pemilu di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dianggap kacau. Hal ini disebabkan tingginya angka pelanggaran pidana di Sulsel.

Ditulis oleh : anastasia ratri
pada : Tuesday, 4 February 2020 - 20:07 WIB
Dilihat : 839 kali

Serpong, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Bawaslu sedang merampungkan penyusunan buku modul panduan untuk menggunakan sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) untuk Pilkada Serentak 2020. Modul ini menjadi panduan jajaran pengawas hingga tingkat kabupaten/kota.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Tuesday, 4 February 2020 - 19:33 WIB
Dilihat : 904 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Workshop penerapan Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Gelombang Kedua berlangsung penuh antusias. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pun mengapresiasi adanya lokakarya ini sebagai sinergitas jelang Pilkada serentak 2020.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Tuesday, 4 February 2020 - 19:21 WIB
Dilihat : 376 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk berpartisipasi mengawasi gelaran Pilkada 2020. Menurutnya, aktivitas mengawasi pemilu hakikatnya adalah tugas semua warga bangsa termasuk civitas akademika.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Tuesday, 4 February 2020 - 11:28 WIB
Dilihat : 2,800 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo meminta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) mewaspadai soal godaan uang yang mungkin terjadi selama Pilkada Serentak 2020. Dia menerangkan, Panwascam sebagai jajaran pengawas Ad hoc (sementara) sangat rentan digoda dengan materi.

Pages

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Pengumuman Wilayah 1 Sumatera Selatan

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0447/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemiliha

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0448/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan

File Pendukung: 

Pages

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Monday, 3 February 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Friday, 31 January 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Friday, 31 January 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Tuesday, 4 February 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Wednesday, 5 February 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text