Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Jawa Barat (Jabar) menyampaikan keterangan dalam agenda penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) berdasarkan hasil pengawasan di Kabupaten Bekasi, di Ruang Sidang Panel 3, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/7/2019).
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan kewajiban Bawaslu hingga tingkat daerah mengelola keuangan Negara dengan baik. Dia meminta, pimpinan dan staf Bawaslu harus mengusahakan pengelolaan keuangan tertib hukum, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, sangat penting merumuskan hasil-hasil pengawasan dan rekomendasi di dalam laporan akhir hasil pengawasan Pemilu 2019. Saran perbaikan dan rekomendasi dari sebuah laporan akhir hasil pengawasan pemilu menurutnya jadi rujukan perbaikan pemilu ke depan.
"Rekomendasi ini adalah rujukan untuk perbaikan pemilu kedepan," katanya saat memberikan sambutan dalam Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019 di Gorontalo, Minggu (14/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyiapkan berkas bukti dokumen untuk pembuatan keterangan, Bawaslu Jambi harus lembur dan kesulitan akses infrastruktur dari daerah. Salah satunya, saat mengumpulkan bukti dari Kabupaten Kerinci.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin menekankan pentingnya penyusunan Kajian Standard Operational Procedure (SOP) dalam hal sosialisasi Bawaslu demi mewujudkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemilu.
Menurutnya, sosialisasi adalah pekerjaan yang melekat pada semua divisi di Bawaslu, maka jika aktivitas ini dihubungkan maka akan tercipta pengawasan partisipatif dari masyarakat.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro memerintahkan seluruh kepala sekertariat (kasek) Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota sering mengundang Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) di wilayahnya masing-masing untuk mendiskusikan berbagai hal peningkatan kualitas pengelola keuangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Kalimantan Barat (Kalbar) Ruhermansyah berbagi kisah saat menyusun berkas-berkas guna dilampirkan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg). Penyusunan berkas diakuinya sangat melelahkan hingga ada insiden 'buka baju'.
Ruhermansyah menyebutkan, beberapa jajarannya sampai buka baju dalam menyiapkan berkas karena ruangan kantor yang panas. Belum lagi, tumpukan berkas C1 dari Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang memang memenuhi lantai kantor.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ada empat jumlah permohonan yang diajukan oleh partai politik (parpol) dalam sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) untuk wilayah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di Mahkamah Konstitusi (MK). Bawaslu Kalteng menyatakan siap memberikan keterangan sesuai fakta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam mengantarkan dokumen untuk pemberian keterangan sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu Sumatra Selatan (Sumsel) membawa dokumen dan bukti menggunakan jalur darat. Sebanyak 10 kontainer kini sudah diserahkan kepada kepaniteraan MK.
Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto bercerita, dalam menyiapkan dokumen pihaknya sampai mengantar berkas dengan 10 kontainer. Menurutnya ini menjadi tantangan tersendiri dalam menunaikan tugasnya sebagai pemberi keterangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam mengikuti sidang pendahuluan sengketa hasil pemilihan legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK), kabar duka menyelimuti keluarga besar Bawaslu Kalimantan Selatan (Kalsel). Pasalnya ayah dari Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah dan orang tua dari salah satu staf Bawaslu Kalsel meninggal dunia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan menegaskan penyelenggara pemilu, baik Bawaslu dan KPU bukanlah lembaga yang kebal hukum. Pasalnya, lembaga penyelenggara tersebut turut diawasi oleh lembaga etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Bukan yang kebal hukum. Ketika, penyelenggara pemilu terbukti tidak netral maka hukuman terberat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat d itengah jalan," tegas Abhan dalam diskusi Evaluasi dan Konsolidasi Kebijakan Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) di Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta seluruh Bawaslu tingkat provinsi menyiapkan data dan keterangan secara detail dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislative (pileg) yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejauh ini, sidang telah berlangsung selama empat hari. Total 260 perkara yang diajukan partai politik untuk pileg DPRD kabupaten/kota, provinsi, hingga DPR RI serta calon anggota DPD RI dari 34 provinsi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum— Ketua Bawaslu Papua Barat Ibnu Mas’ud mengaku siap menjalani sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon legislatif (caleg) di Mahkamah Konstitusi (MK). Mas’ud mengungkapkan, meski ada kesulitan geografis dalam menghimpun keterangan di setiap kabupaten/kota, timnya mampu melengkapi keterangan tertulis dari Bawaslu Papua Barat.
“Ada kesulitan geografis, tapi meskipun sulit kami usahakan untuk selesai mengumpulkan keterangan,” jawab Mas’ud saat ditemui di sela-sela persidangan di Gedung MK, Kamis, (12/7/19).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kepulauan Riau (Kepri) punya kisah menarik menghadapi proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Bawaslu Kepri Muhammad Sjahri Papene mengisahkan, usaha maksimal tim PHPU Bawaslu Kepri melewati tetap bersemangat dengan sistem jemput bola pengumpulan dokumen hingga diterpa listrik padam.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro meminta jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota yang tidak mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 untuk belajar mengelola keuangan yang baik bersama Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP). Sebab, kegiatan mereka tidak sepadat Bawaslu kabupaten/kota yang mengawasi Pilkada Serentak 2020.
