Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan, Bawaslu membutuhkan analis penataan dan kodefikasi barang milik negara (BMN). Tujuannya, memperkuat tata kelola dan penguatan organisasi juga mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Bawaslu provinsi harus memiliki analis BMN," katanya di Depok, Jawa Barat, Minggu (7/72019) malam.
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan, ada empat provinsi yang terdata memiliki jumlah temuan pelanggaran terbanyak dalam Pemilu 2019. Provinsi dengan urutan tertinggi, yaitu Jawa Timur dengan 10.006 temuan pelanggaran.
Di bawah Jawa Timur ada Sulawesi Selatan dengan 806 temuan pelanggaran. Selanjutnya, Jawa Barat dengan 582 temuan dan Sulawesi Tengah ada 554 temuan.
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, seluruh jajaran Bawaslu di daerah dapat melakukan evaluasi sesuai aturan perundang-undangan pasca Pemilu 2019. Dia pun berharap upaya memperkuat kerja sama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan instansi lainnya.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai, pemutakhiran daftar pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 mudah dilakukan. Pasalnya, data awal bisa diambil dari daftar pemilih Pemilu 2019.
Adapun daftar pemilih dalam Pemilu 2019 berupa data daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih khusus (DPK). Total sebanyak 190.779.969 pemilih, hasil dari penyusunan daftar pemilih perbaikan.
Teluk Dalam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta seluruh jajaran Bawaslu di Sumatra Utara (Sumut) mempersiapkan diri menghadapi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran pengawasan Pemilu Serentak 2019.
Sebab, Sumut menjadi satu dari lima provinsi yang dijadikan sampel oleh BPK bersama dengan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Teluk Dalam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, peran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumatra Utara (Sumut) dalam mengawasi Pemilu Serentak 2019 merupakan pengalaman penting.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mematangkan kurikulum pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk sekolah kader pengawasan pemilu angkatan kedua bersama lembaga pemantau pemilu.
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif telah masuk dalam program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2020. Pilot project pertama sendiri dimulai sejak 2018 silam.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochamad Afifuddin meminta kepada jajaran Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mencatatkan dan mendokumentasikan keseluruhan hasil pengawasan Pemilu 2019. Bahan tersebut menurutnya akan menmberi kesimpulan sekaligus evaluasi kerja di masa mendatang.
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, dalam total 1.994 halaman hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait pemilihan presiden (pilpres) keterangan Bawaslu disebutkan di 1.894 halaman.
Hal ini disampaikan Dewi dalam arahannya dalam Rapat Kerja Teknis Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah. Dirinya didampingi jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Jumat (5/6/2019).
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, kepercayaan publik terhadap Bawaslu meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Teknis Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu, Jumat (5/6/2019).
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Demi membumikan pengawasan partisipatif, Bawaslu berupaya menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Abhan dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro dalam acara Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Bawaslu Provinsi Semester I Tahun Anggaran 2019 di Medan, Sumatra Utara, Kamis, (4/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu M Afifuddin meminta seluruh pihak tidak menganggap remeh kerja-kerja pemantau pemilu dalam gelaran Pemilu 2019. Menurutnya, kerja pemantau itu kesukarelawanan, namun sangat berpengaruh terhadap proses demokratisasi bangsa ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pasca tahapan pemilu selesai, Bawaslu akan melakukan evaluasi bagi jajaran penyelenggara Ad Hoc (sementara) atau panitia pengawas (panwas) yang sudah purna tugas sejak 30 Juni 2019. Evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja panwas selama bertugas pada pemilu 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) tidak menjadi saksi dari salah satu pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimulai Selasa (9/7/2019).
Baca juga: Abhan Ingatkan Bawaslu Daerah Rekrut Pengawas Ad Hoc
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu serahkan keterangan tertulis terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis, 4 Juli 2019.
Penyerahan keterangan tertulis tersebut secara simbolik dilakukan oleh Ketua Bawaslu Abhan didampingi Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin bersama pimpinan Bawaslu dari lima provinsi. Kelima provinsi yang menyerahkan keterangan tertulis PHPU yaitu Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Barat.
