Magelang - Perbedaan waktu penanganan pelanggaran Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020 membuat Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) mengeluarkan buku saku. Anggota Bawaslu Jateng Sri Wahyu Ananingsih mengungkapkan, buku saku penanganan pelanggaran untuk pemilihan tahun 2020 menjadi pegangan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020.
"Perbedaan pemahaman penanganan pelanggaran yang terjadi antarkabupaten/kota ini yang menjadi perhatian. Kegiatan ini diharapkan dapat menyeragamkan pemahaman masing-masing daerah khususnya dalam menghadapi Pilkada 2020," ungkapnya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Rakernis Penanganan, Penindakam Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemihan dengan Tema "Komparasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2020", Senin (18/11/2020).
Dia mengungkapkan, Pilkada Serentak 2020 yang segera dihelat membuat penanganan penindakan pelanggaran tak luput menjadi perhatian. Untuk itu, Bawaslu Jateng membuat Inovasi pencegahan dengan berbagai metode. Namun, dia meyakinkan, pelanggaran mungkin saja bisa terjadi.
Sri menegaskan, penanganan pelanggaran pada Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 jelas memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut, lanjutnya, terlihat jelas terlihat seperti pola waktu penanganan yang diatur dalam aturan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu 14 hari kerja. Hal ini berbeda dengan aturan menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada yang mencantumkan waktunya hanya 5 hari kalender.
"Tentu ini menjadi tantangan tesendiri jika dikaji dari pola waktu penanganan," sebutnya.
Penulis: Humas Bawaslu Jawa Tengah
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
