Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Keberadaan lembaga peradilan khusus pemilu menurut Anggota Bawaslu Rahmat Bagja sudah saatnya dipromosikan. Meski, wacana kelembagaannya terpisah atau tidak dengan Bawaslu masih simpang siur, namun dia berpendirian fungsinya bisa menghadirkan kepastian keadilan pemilu.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, menjadi mediator perkara sengketa Pilkada Serentak 2020 akan datang harus mengedepankan etika. Menurutnya, harus bisa adil dengan memperlakukan seluruh pihak secara sama.
Jember, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Di sela kegiatan Seminar Nasional bertajuk: Menyongsong Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Jumat (18/10/2019) sore, Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menyempatkan diri beromansa.
Afif—begitu dia biasa disapa—menyempatkan waktu bertemu dan bersilaturahmi mengenang tempatnya menempuh pendidikan dulu. Hal ini pula guna memberikan motivasi diri untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetisi diri siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Jember, Jawa Timur.
Jember, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mendorong aktor-aktor pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP, penggiat pemilu, dan pemantau guna mempersiapkan potret desain Pilkada 2020. Tujuannya, untuk menyeimbangkan kualitas yang sama dari kebutuhan masing-masing.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Ratna Dewi Pettalolo meminta para personel Gakkumdu Papua mendiskusikan sekaligus mengevaluasi kinerja penanganan pelanggaran pidana Pemilu 2019.
Dewi menilai, forum evaluasi ini penting sebagai wadah untuk menggali kelebihan dan hambatan Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - DKI Jakarta tak menggelar Pilkada Serentak 2020 menjadi momentum menggali asah penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini diingatkan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019, Jumat (18/10/2019) yang digelar Bawaslu DKI Jakarta.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menuturkan, keberadaan Bawaslu sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun dia meyakini, program yang dibuat Bawaslu bisa menyentuh masyarakat sehingga meningkatkan pengawasan partisipatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Proses penyusunan anggaran bukan hanya membicarakan angka yang diperlukan untuk kebutuhan program dan kegiatan selama satu tahun. Tetapi harus dilengkapi dengan kreativitas dalam menyusun anggaran. Begitu diungkapkan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam kegiatan Rapat Penelitian dan Review Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2020 di Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan ingin seluruh Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyusun anggaran untuk keperluan jajaran pengawas Ad hoc (sementara). Menurutnya, anggaran tersebut bisa digunakan untuk membuat pelatihan khusus kepada para pengawas Ad hoc, sehingga bisa meningkatkan kapasitas kinerja.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja melihat suksesnya Pemilu 2019 harus bisa menjadi tolak ukur pembelajaran bagi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Utamanya, menurut dia, soal anggaran yang ditetapkan untuk Bawaslu guna melaksanakan tugas dan fungsinya.
Sebab, lanjut Bagja, ada banyak tugas Bawaslu dalam menjaga pemilu yang jujur dan adil. Seperti pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran yang dibagi lagi ke penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut terlibat dalam hal pengawasan partisipatif pemilu. Menurutnya, pengawasan diintensifkan kepada pengawasan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) berkelanjutan dan politik uang.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara yang diadakan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan unsur perguruan tinggi dan organisasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif di Pemilu Serentak 2019 di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Maluku Utara (Malut) Muksin Amrin menyebut Kabupaten Kepulauan Taliabu merupakan kepulauan terakhir yang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Kabupaten Kepulauan Taliabu merupakan daerah terakhir yang melakukan penandatanganan NPHD, sehingga 'clear' (selesai) seluruh daerah di Maluku Utara yang melakukan penandatanganan NPHD," katanya saat memberikan sambutan dalam Penandatanganan NPHD di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Setelah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Pemantau Pemilu memiliki kewajiban melaporkan kegiatan pemantauan. Tim Asistensi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Ihsan mengungkapkan, lebih baik bila laporan pemantauan pemilu tersebut berbentuk buku.
"Kita apresiasi KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Sumatra Barat yang menerbitkan buku hasil pemantauan Pemilu 2019," katanya di Padang, Kamis (17/10/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar hadir sebagai pihak terkait dalam sidang permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak.
Dalam keterangannya, Abhan menyampaikan beberapa catatan terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2019 diantaranya adanya pengawas pemilu yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan, dari 548 temuan dan laporan tindak pidana pemilu yang sampai tahap pemeriksaan di pengadilan, 380 putusan diantaranya ditetapkan berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh pengadilan, baik oleh pengadilan negeri (PN) atau pengadilan tinggi (PT).
Hal tersebut, kata Dewi, menunjukan kerja- kerja efektif di Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.
