Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sudah siap memasuki era baru pengawasan pemilu. Secara teknis, Bawaslu sudah menyiapkan berbagai aplikasi yang memudahkan kerja-kerja organisasi sekretariat, pengawasan, pelaporan, pemauntauan, penindakan, dan penyelesaian sengketa.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, semua sistem informasi dan aplikasi itu adalah program modernisasi dan inovasi Bawaslu. Salah satu aplikasi terbaru, yakni aplikasi pelaporan online pengawasan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
"Kami dengan bangga menyampaikan, persemalam (07/02/2020), sistem laporan online dan telah menerima 1.300 form online tentang laporan hasil pengawasan, adanya calon PPK yang mantan atau masih berstatus pengurus partai. Adanya PPK yang kemarin menjadi tim sukses. Ini sedang dikumpulkan (data) untuk ditindaklanjuti," ungkapnya dalam kegiatan Rapat Koordinasi SDM Dalam Rangka Pilkada 2020, di Balikpapan Kalimantan Timur, Sabtu (08/02/2020).
Sistem digitalisasi Bawaslu lainnya, lanjut Afif, yaitu aplikasi Gowaslu. Sistem informasi ini memudahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan lewat aplikasi daring. Namun, penggunaan Gowaslu belum mencapai titik dibutuhkan.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini mengatakan, pada masa depan Gowaslu akan menjadi pusat data dan informasi atau laporan awal dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan. Sehingga, semua pihak dapat mengetahui informasi terbaru data laporan dugaan pelanggaraan setiap desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi se-Indonesia.
Aplikasi selanjutnya yakni bagian dari pengawasan Bawaslu berupa Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu). Afif menerangkan, Siwaslu bertujuan mendeteksi atau memberikan laporan dari jajaran pengawas pada hari H pemungutan dan penghitungan suara. Siwaslu ini bukan hanya pengawasan untuk hari H, Afif telah merencanakan Siwaslu menjadi sistem pengawasan untuk seluruh tahapan pemilihan 2020.
"Jadi, laporan masyarakat masuk ke Gowaslu dan temuan pengawas terinput di Siwaslu," tegasnya.
Tenaga Pendidik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menegaskan, beragam sistem digitalisasi itu telah teruji dan meraih kepercayaan publik. "Ada Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH), Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sistem Pelaporan Pelanggaran Pemilu (Sigaru), dan bagian SDM yang banyak menciptakan sistem informasi untuk internal adalah inovasi Bawaslu dalam modernisasi dan digitalisasi lembaga penyelenggara pemilu," tutupnya.
Editor : Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
