Berita

Rembang – Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan sebanyak 1.834 pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang tidak memenuhi syarat (TMS). Data tersebut diperoleh jajaran Bawaslu Rembang saat melakukan pencermatan DPS pada 19 - 28 September 2020.

Terhadap temuan itu, Anggota Bawaslu Rembang M. Maftuhin menyebut akan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Rembang atas temuan dalam pencermatan DPS yang sudah diumumkan sebelumnya.

Wonosobo - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berdasarkan hasil identifikasi Bawaslu Kabupaten Wonosobo setidaknya ada sekitar 600 pemilih yang akan berusia 17 tahun antara bulan Juli hingga 9 Desember mendatang. Untuk itu, pihaknya mendorong pemilih pemula yang berusia genap 17 tahun antara bulan Juli hingga 9 Desember mendatang bertindak aktif melakukan perekaman data diri di kantor Disdukcapil maupun di kecamatan terdekat.

Curup, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar berharap masyarakat Rejang Lebong berani menyatakan tolak politik uang dalam proses pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"Jadilah pemilih yang bukan sekadar memilih. Tapi jadilah yang berperan untuk menentukan siapa yang patut untuk jadi pemimpin. Berantas budaya politik uang," tegas Fritz.

Hal itu diungkapkannya saat meresmikan Desa Sumber Urip sebagai desa Anti Politik Uang di Kabupaten Rejang Lebong, Senin (28/09/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu, KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat koordinasi pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memandang kampanye pilkada akan lebih banyak dilakukan secara dalam jaringan (daring).

Kapuas Hulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu menggandeng sembilan suku adat setempat untuk melakukan deklarasi damai Pilkada 2020. Deklarasi diinisiasi oleh Panwascam Putussibau Utara di ruangan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Minggu (27/9/2020).

Buru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Republik Indonesia, Gunawan Suswantoro menghadiri acara penandatanganan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Buru kepada Bawaslu, di Kantor Bupati Buru, Maluku, Sabtu (26/9/2020).

Sebelum penandatanganan, terlebih dulu dilakukan pengukuhan adat kepada Gunawan. Pengukuhan dilakukan oleh para tetua ditandai dengan pemasangan baju adat dan lestari di kepala oleh Raja Lisela. Gunawan juga disuguhi sirih pinang untuk dicicipi dimana menandakan dia telah menjadi bagian dari orang Buru.

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap seluruh jajaran Bawaslu yang mengawasi Pilkada Serentak 2020 bisa melahirkan inovasi atau terobosan dalam menjalankan tugasnya. Sebab, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang memungkinkan kegiatan kampanye melalui via daring.

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai ada empat kunci sukses Pilkada Serentak 2020. Pertama faktor penyelenggara pemilu, kedua faktor peserta pemilu, ketiga faktor pemilih dan keempat faktor stakeholder.

Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Gunawan Suswantoro menghadiri acara penandatanganan hibah tanah dari Pemerintah Kota Tual dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Bawaslu, di Ambon, Jumat (25/9/2020).

Buru Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dimasa kampanye yang akan dimulai pada 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 bisa saja menimbulkan gesekan antarpeserta. Penyelesaian sengketa acara cepat dianggap sebagai metode dalam menyelesaikan masalah antarpeserta pemilihan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam sambutannya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di Bawaslu Kabupaten Buru Selatan, Kamis (24/9/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo menyatakan dinasti politik bisa membuat penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut menurutnya bisa membuat dampak hukum berupa sanksi tegas dalam Pilkada 2020 dari ketentuan yang melanggar seperti politik uang atau pengerahan birokrasi yang membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tak netral.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu kembali memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 dengan menyoroti tahapan kampanye terutama saat pandemik covid-19 masih berlangsung. Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan selain kerawanan akibat pandemik covid-19 ada pula berbagai aspek seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hak pilih, dan materi kampanye yang melanggar aturan masuk kategori kerawanan tinggi.