Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyoroti banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum dalam pemilhan. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN), hingga Mahkamah Agung (MA), terkadang putusan dari beberapa lembaga tersebut berbeda-beda.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan potensi-potensi masalah Pemilu serentak 2024. Salah satunya mengenai kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih lantaran diprediksi akan banyak surat suara pada Pemilu 2024.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Hakim Konstitusi Saldi Isra mendorong Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu untuk melanjutkan menerbitkan buku terkait pelanggaran administrasi maupun pidana berdasarkan pengalaman Pilkada Serentak 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan tantangan penyelesaian sengketa proses pada Pemilihan Tahun 2024. Dia sebut salah satunya terkait sumber sengketa pemilihan yang berasal dari temuan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyoroti beberapa hal yang berpotensi terjadi saat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemiliha Umum - Ketua Bawaslu Abhan menerima kunjungan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo. Kunjungan tersebut membahas terkait pengawasan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) jilid 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap, buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang dia tulis bisa mendorong adanya perbaikan-perbaikan peraturan perundang-undangan. Dia berharap hal tersebut mampu menciptakan konsep penegakan hukum yang ideal.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan kepada seluruh mahasiswa untuk tidak antipati terhadap proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat mengisi kuliah umum di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (14/9/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada Bawaslu yang telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kategori lima kali berturut-turut sejak tahun 2016- 2020 bersama 349 lembaga lainnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingatkan perlunya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan tepat secara cepat, efektif, dan efisien. Hal ini menurutnya penting mengingat waktu tahapan Pemilu Serentak 2024 tak lama lagi, yakni sudah dimulai Februari tahun depan.
Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menginginkan kerja kehumasan Bawaslu tidak hanya sebagai publikasi dan dokumentasi semata, namun dapat menjalankan fungsi advokasi dan klarifikasi.
Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan Pemilu Tahun 2024 akan lebih kompleks dari pemilihan sebelumnya. Pasalnya dia menyadari keadaan dan situasi pandemik tidak dapat diprediksi ke depannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja membuka diskusi kelompok terpumpun bertema Sinergitas Antarlembaga dalam Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 bersama KPU, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui daring.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memastikan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh siap menyelenggarakan pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 berdasarkan tahapan, program, dan jadwal yang ditetapkan KPU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Adanya Penggantian Antar-Waktu (PAW), Ketua Bawaslu Abhan melantik seorang Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat (Papbar) dan sembilan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Dia menyatakan langkah ini dilakukan agar proses persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Serentak Tahun 2024 dapat lebih maksimal.
