Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu dalam proses menciptakan demokrasi yang lebih baik dalam Pilkada mendatang.

“Kita tempatkan Bawaslu sebagai jangkar terdepan dalam mengawal dari awal tahapan hingga akhir tahapan,” ujar Rambe saat memberikan sambutan saat peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), di Jakarta, Senin (29/8).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Guna mematangkan jajaran pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota dalam menyelesaikan sengketa pemilihan pada Pilkada 2017 mendatang, Bawaslu RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 selama tiga hari sejak Senin (29/8) hingga Rabu (31/8) di Hotel Golden Boutiqe Jakarta.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 mendatang, di Jakarta, Senin (29/8). Berdasarkan penilaian IKP, tiga dari tujuh provinsi yakni provinsi Aceh, Banten, dan Papua Barat masuk kategori Pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, Senin (29/8), di Hotel Aryaduta, Jakarta.

IKP 2017 ini adalah salah satu produk hasil penelitian Bawaslu RI terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua dan Pimpinan Bawaslu bertemu Jaksa Agung H.M. Prasetyo dan jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta, Jumat (28/8). Dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu menyampaikan beberapa hal penting terutama dalam hal penegakkan hukum pidana pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan segera menyerahkan rancangan Revisi Undang-Undang Pemilu ke DPR. Revisi UU yang diajukan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota Legislatif, UU tentang Pemilihan Presiden, dan UU tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar pencairan anggaran untuk Pilkada 2017 diminta segera diselesaikan oleh kepala daerah di 101 daerah yang menggelar Pilkada. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Peraturan KPU (PKPU) di Gedung DPR, Kamis (26/8), Bawaslu, DPR, KPU, dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sepakat batas akhir  NPHD pada 15 September 2016.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian menerima Bawaslu dalam rangka membahas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/8).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melaksanakan rapat Pembahasan Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu- Pengawasan berbasis information technology (IT) yang dicanangkan oleh Bawaslu guna mewujudkan Pemilu yang transparan  dan berintegritas diperkenalkan di hadapan seratusan peserta Asian Electoral Stakeholder Forum III di Bali, Selasa (23/8).

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu - Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang sukses melaksanakan Pemilu di Asia bahkan di dunia. Hal tersebut disampaikan dengan tegas oleh Ketua Asian Network For Free Elections (ANFREL) Damoso Magbual dalam Asian Electoral Stakeholder Forum III di Bali, Selasa (23/8).

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Muhammad menghadiri langsung Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF) III "Transparency & Integrity for Quality Elections" di Denpasar Bali, Selasa (23/8). Forum yang digelar oleh Komisi Pemilihan  Umum (KPU) RI bekerja sama dengan Asian Network For Free Election (ANFREL) ini melibatkan lembaga penyelenggara Pemilu se-Asia, lembaga penggiat Pemilu se-Asia, dan lembaga pemerintah Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi langkah Bawaslu RI melakukan pemetaan berupa riset dan kajian potensi rawan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017. Hasil riset dengan nama Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Tahun 2017 tersebut menurutnya merupakan acuan dan referensi bagi semua pihak untuk menciptakan Pilkada Serentak Tahun 2017 yang lebih demokratis dan berkualitas.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR sejatinya mesti dijadikan acuan dan pedoman untuk menjadikan Pilkada 2017 berjalan secara demokratis. Undang-Undang   10   Tahun   2016   ini   dibentuk   dan   disahkan   guna mendorong para   pihak   khususnya penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU) untuk mengelola Pilkada dengan cara yang cerdas.

Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi salah satu poin pendukung untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Maka jajaran pengawas daerah, dalam hal ini Bawaslu provinsi dan  panwas kabupaten/kota, diharap mampu menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, baik sengketa antar peserta pemilihan maupun sengketa antara peserta dan penyelenggara.