Berita

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum, Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda memaparkan strategi pengawasan Bawaslu untuk memastikan Pilkada Ulang dan PSU berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan integritas.

Dalam paparannya, Ia menjelaskan bahwa Bawaslu telah menyiapkan langkah-langkah strategis, seperti identifikasi potensi kerawanan, imbauan pencegahan pelanggaran, koordinasi dengan pemangku kepentingan, pengoperasian posko pengaduan masyarakat, optimalisasi aktivitas pencegahan, supervisi dan monitoring, serta pengaktifan Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, menekankan pentingnya keterbukaan data publik sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kerja pengawasan. Menurutnya, transparansi dalam penyajian data tidak hanya meningkatkan akuntabilitas Bawaslu tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi.

Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat - Menggelar evaluasi terkait tata kelola kelembagaan dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi pasca pengawasan tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas kerja di lingkungan Bawaslu. 

“Jika terdapat masalah dalam sekretariat, maka akan berdampak langsung pada kinerja pimpinan,” ujarnya dalam Evaluasi Tata Kelola Kelembagaan dan Kesekretariatan Pasca Pengawasan Pemilihan 2024 di Pontianak. Kamis (20/3/2025).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap, nominasi Award divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) mendapatkan hasil yang terbaik.

”Kami harap bisa mendapatkan hasjl yang terbaik dari yang paling baik. Semoga proses penilaian berjalan dengan lancar sebagai wujud penghargaan atas kinerja SDM Pengawas Pemilu,” ucapnya dalam Rapat Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2025 dan Penilaian Usulan Nominasi Award Divisi SDMO Bawaslu Tahun 2024, di Jakarta, Senin, (17/3/2025).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong keterwakilan perempuan dalam UU baik pemilu dan pemilihan diperkuat. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan terciptanya keadilan pemilu bagi segenap warga bangsa, terutama bagi kaum perempuan.

Tarakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Memanfaatkan momentum Ramadan, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak jajarannya untuk melakukan refleksi dan evaluasi kinerja. Menurutnya, pengawasan pemilu yang bermartabat dan adil harus terus diperbaiki agar semakin kredibel, terutama setelah rangkaian pemilu dan pilkada usai.

Jakarta, Badan Pengawas Pemiihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pengawasan PSU pasca putusan MK harus diperkuat karena ada bahwa hak rakyat yang harus dijaga.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu menilai rekapitulasi ulang perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 telah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi.

"Sampai saat ini semua proses yang telah dilaksanakan KPU RI telah sesuai dengan putusan amar MK," katanya dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan MK di Gedung KPU, Rabu (12/3/2025).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan 2024 hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan pentingnya memahami amar putusannya sebagai pedoman utama dalam pengawasan. Ia meminta jajarannya untuk mencermati setiap detail putusan guna mengantisipasi potensi sengketa dikemudian hari.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan masukan terkait ketersediaan anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengatakan pembiayaan Bawaslu Kabupaten/kota yang akan melaksanakan pengawasan PSU tetapi pemerintah daerahnya tidak mampu untuk melakukan pembiayaan bisa dilakukan mekanisme cost sharing dengan Bawaslu Provinsi.

Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Republik Indonesia Herwyn JH Malonda menekankan evaluasi penyelenggaraan pengawasan setiap tahapan pemilihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Evaluasi tersebut juga penting untuk memperbaiki tata kelola dan strategi dalam pengawasan agar kepercayaan publik terhadap Bawaslu meningkat

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan ngabuburit pengawasan tidak sekadar meningkatkan spritualitas, melainkan meningkatkan literasi kepemiluan bagi seluruh jajaran Bawaslu.

"Ngabuburit pengawasan yang digagas Bawaslu RI, kemudian dilaksanakan oleh Bawaslu di masing-masing daerah bertujuan meningkatkan spiritualitas, sekaligus membangun literasi politik atau kepemiluan kita semua," katanya saat membuka kegiatan Ngabuburit Pengawasan  yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui daring, Jumat (7/3/2025).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan jajaran Bawaslu bukan pekerja tahapan pemilu, melainkan pekerja demokrasi. Untuk itu, dia meminta jajaran tetap bekerja menguatkan demokrasi, meski tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan.

Samarinda, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi kinerja pengawasan pemilu yang dilakukan jajaran Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Pemilu dan Pemilihan 2024. Terlebih Bawaslu Kaltim turut meluncurkan buku potret pengawasan pemilu yang berisi perjalanan para pengawas pemilu dalam mengawasi Pemilu dan Pemilihan 2024.