• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam sidang pendahuluan, hari ini Senin (20/5/2019), Bawaslu memutuskan menolak dua laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pendukung calon pr

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu,  Bawaslu menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi jaringan internet.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Rekapitulasi suara ulang Kuala Lumpur, Malaysia hanya untuk surat suara melalui metode pos yang diterima paling lambat 15 Mei 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menghormati peserta pemilu yang berencana mengadukan penyelenggara pemilu di Papua Barat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 19 Maret 2014 - 07:35 WIB
Dilihat : 914 kali

altJakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan kajian untuk melakukan analisa terhadap potensi pelanggaran yang kemungkinan akan muncul pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pada 9 April mendatang. Bahkan, masukan pada kajian tersebut juga berasal dari para peserta pemilu.

Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, Bawaslu butuh sebuah analisis terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahapan ke depan.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Maret 2014 - 09:12 WIB
Dilihat : 678 kali

altJakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu akan  memanggil Presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta terkait pelanggaran kampanye keterlibatan anak-anak yang ikut dalam  berkampaye.  Rencananya,Anis Matta akan diminta keterangannya terkait dugaan pelanggaran akibat pernyataannya yangmengatakan bahwa melibatkan anak  anak dalam  kampanye merupakan pendidikan politik sejak dini.

 “Dalam waktu yang dekat dalam satu dan dua hari ini kita akan memanggil Preseiden PKS Anis Matta untuk di minta keterangannya dan ditindaklanjuti,” 

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 17 Maret 2014 - 08:48 WIB
Dilihat : 959 kali

Depok, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu memperingatkan dengan keras kepada para pejabat yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye atau menyediakan fasilitas negara untuk dimanfaatkan dalam kampanye. Jika dilanggar, maka Bawaslu akan mengambil langkah tegas.

“Pemilu 2009 lalu dan Pemilu Kada, kita bisa melihat banyaknya fasilitas negara yang dimanfaatkan untuk berkampanye. Pada Pemilu ini, dengan tegas kami (Bawaslu ,-Red) larang dan berikan sanksi untuk yang melanggar,” ujar Ketua Bawaslu,

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Minggu, 16 Maret 2014 - 17:00 WIB
Dilihat : 736 kali

altJakarta, Bawaslu –  Pelaksanaan Pemilu 2014 yang akan dihelat pada9 April tinggal menghitung hari dan Pemilu dianggap sudah memasuki siaga satu. Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi pemilu, harus berubah ke arah yang lebih positif, efektif, fokus, serius dan terukur di waktu yang sangat terbatas.

“Kita harus lebih memperkuat pengawasan. Jangan menunggu orang dari luar untuk memperbaiki kinerja kita,” kata Ketua Bawaslu, Muhammad saat menghadiri rapat terkait Konsolidasi Program menyongsong Pemilu 2014 di Kantor Bawaslu RI Jakarta, Senin (17/3).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Minggu, 16 Maret 2014 - 14:00 WIB
Dilihat : 704 kali

Jakarta, Bawaslu - Ketua Bawaslu Muhammad menghadiri Penandatanganan Deklarasi Kampanye Berintegritas Pemilu 2014 oleh 12 Partai politik peserta pemilihan umum. Penandatanganan Deklarasi tersebut merupakan komitmen selama masa kampanye untuk menaati peraturan berlaku, serta tidak melibatkan anak-anak, menyinggung SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan), serta tidak memanfaatkan fasilitas umum dan rumah ibadah sebagai ajang kampanye.

Deklarasi Kampaye Berintegritas Pemilu 2014 tersebut di gelar di lapangan Medan Merdeka Monumen Nasional (Monas) ini diprakarsai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Minggu, 16 Maret 2014 - 10:58 WIB
Dilihat : 700 kali

Jakarta, Bawaslu – Gugus Tugas (Task Force) pengawasan iklan kampanye, penyiaraan, dan pemberitaan mengumumkan televisi dan partai politik yang masih menayangkan iklan politik dan kampanye di lembaga penyiaran, di Jakarta, Jumat (14/3). Partai dan televisi tersebut, dianggap tidak mengindahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Moratorium Iklan Partai Politik di televisi.

“Setelah penandatanganan tersebut hingga hari ini, ternyata masih ada 11 partai politik dan 11 lembaga penyiaran yang masih menayangkan iklan politik. Kami umumkan biar publik yang dapat menilai terhadap partai dan lembaga penyiaran tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Idy Muzayyad.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Minggu, 16 Maret 2014 - 06:01 WIB
Dilihat : 784 kali

Jakarta, Bawaslu. Menindaklanjuti putusan DKPP, MK, MA, dan putusan pengadilan terkait dengan pemilu, Bawaslu mengadakan rapat koordinasi dengan ketiga lembaga terkait. Hal ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap putusan tersebut, yaitu sesuai dengan pasal 73 ayat (3) huruf B angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Rakor yang berlangsung pada Senin - Selasa (10-11/03) di Hotel All Seasons Thamrin tersebut dihadiri Ketua Bawaslu RI, Dr. Muhammad, anggota Bawaslu Endang Wihdaningtyas dan Nelson serta Kepala Biro H2PI Bawaslu, perwakilan DKPP, Kasubbag Hukum KPU, Biro Hukum dan Biro SDM KPU.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 14 Maret 2014 - 04:34 WIB
Dilihat : 684 kali

Jakarta, Bawaslu – Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Agung meresmikan kantor Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pusat, di Gedung Bawaslu Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta, Kamis (13/3). Sekretariat tersebut menjadi basecamp Bawaslu, penyidik Mabes Polri, dan penuntut  untuk membahas dan menangani tindak pidana pemilu.

Dalam pidatonya, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan bahwa Sentra Gakkumdu ibarat pemadam kebakaran, yakni digaji oleh negara namun diharapkan tidak bekerja. Walaupun, Sentra Gakkumdu diperlukan, namun ia berharap tidak ada pelanggaran pidana pemilu ke depan.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 14 Maret 2014 - 04:28 WIB
Dilihat : 725 kali

Jakarta, Bawaslu – Penghentian penyidikan terhadap beberapa kasus yang direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Kepolisian dinilai sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme penanganan kasus tindak pidana pemilu. Kepolisian juga membantah, penghentian kasus tersebut karena adanya keberpihakkan.

“Tidak jarang penghentian penyidikan mendapat reaksi keras dari masyarakat. Berbagai kritikan diarahkan ke Sentra Gakkumdu, mulai dari tuduhan keberpihakkan pada Sentra Gakkumdu. Hal ini yang perlu diluruskan dengan mengundang beberapa ahli,” ujar Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen (Pol) Suhardi Alius, dalam pembukaan Rakornas Sentra Gakkumdu, di Jakarta, Rabu malam (12/3).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 14 Maret 2014 - 04:17 WIB
Dilihat : 709 kali

Jakarta, Bawaslu -  Sekretariat Jenderal Bawaslu (Setjen) mengadakan penyusunan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Setjen Bawaslu RI. Acara yang bertempat di hotel Lorin Circuit Sentul Bogor ini, diselenggarakan dalam rangka memperkuat komitmen Bawaslu untuk mencegah korupsi khususnya gratifikasi.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Biro H2PI, Jajang Abdullah dan dihadiri oleh Kabag, Kasubbag dan pegawai di Lingkungan H2PI. Dalam sambutannya Jajang mengatakan, bahwa acara ini merupakan tindak lanjut MoU dari komitmen Bawaslu dengan KPK, sehingga Bawaslu perlu menyusun pedomannya terkait dengan pengendalian gratifikasi.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 14 Mei 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Senin, 13 Mei 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Minggu, 12 Mei 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Sabtu, 11 Mei 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Jumat, 10 Mei 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
KPU RI

Video Bawaslu

Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat
Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat