Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dalam Sidang PHP di MK, Totok Ingatkan Bawaslu Harus Netral

Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu untuk bersikap netral saat menjadi pihak yang diminta keterangan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2024.

Jadi Bahan Pertimbangan MK, Puadi Minta Jajaran Bawaslu Siapkan Keterangan Tertulis Pemilihan 2024 dengan Lengkap

Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk menyiapkan keterangan tertulis pengawasan Pemilihan 2024 dengan lengkap.

Herwyn Minta Panwaslih Pemilu dan Panwaslih Pemilihan Saling Koordinasi dan Berbagi Data

Aceh Besar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pemilu Aceh dan Panwaslih Pemilihan Aceh saling berkoordinasi dan berbagi data dari hasil pengawasan Pemilu 2024.

Totok Tekankan Pemilu yang Jujur dan Adil Sebagai Bentuk Nyata Lanjutkan Perjuangan Pahlawan

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan Bawaslu sebagai garda terdepan dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil, itulah bentuk nyata pengawas dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan.

Upacara HUT RI, Herwyn Minta Bawaslu Daerah Kawal Kemerdekaan Hak Pilih Warga

Sabang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dari ujung barat Indonesia, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memimpin upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. iDa meminta Bawaslu daerah se-Indonesia mengawal kemerdekaan seluruh warga negara Indonesia dalam menentukan hak pilihnya.

Sekjen Bawaslu Terima Hibah Lahan dari Pemda Bone Bolango

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten

pada : Sabtu, 17 Oktober 2020 - 07:30 WIB

Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum -
Bawaslu menerima hibah tanah seluas 5.000 meter persegi dari Pemda Kabupaten Bone Bolango. Penandatanganan pemberian hibah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro dan Sekda Kabupaten Bone Bolango Ishak Ntoma.

Sentra Gakkumdu Lakukan Rapat Terkait Laporan Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Dokumen Syarat Calon Di Pilkada Mateng

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:33 WIB

Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sulbar melakukan rapat. Rapat tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan ijazah palsu salah satu syarat calon pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Mamuju Tengah.

Bawaslu Provinsi Lampung Keluarkan 9 Surat Peringatan Kepada Paslon yang Melanggar Protokol Covid-19

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi

pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:26 WIB

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan sedikitnya 9 (sembilan) surat peringatan langsung kepada pasangan calon Bupati/Wali Kota yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Surat peringatan terbanyak dari Bandar Lampung dengan 7 (tujuh) buah.

Bawaslu Provinsi Lampung Rekomendasikan 26 ASN ke KASN Terkait Pelanggaran Netralitas ASN

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi

pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:20 WIB

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung merekomendasikan 26 (dua puluh enam) aparatur sipil negara (ASN) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rekomendasi tersebut berasal dari temuan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Afifuddin : ASN Harus “Bunuh" Ekspresi dalam Pilkada

Ditulis oleh : nurisman

pada : Kamis, 15 Oktober 2020 - 23:46 WIB

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak politik untuk memilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020 berdasarkan penilaian diri sendiri, akan tetapi, ASN dilarang untuk mengungkapkan ekspresi pilihanya kepada orang lain, demi menjaga netralitasnya sebagai aparatur negara.

Kunjungi Bawaslu Beltim, Abhan Ingatkan Panwascam Rajin Koordinasi

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten

pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 19:50 WIB

Manggar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ingatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) untuk terus melakukan koordinasi dengan Bawaslu kabupaten apabila menemui kendala di lapangan baik dari sisi pengawasan maupun penanganan pelanggaran.

Abhan Harap Buku Saku PTPS 2020 Jadi Penunjang Tupoksi PTPS

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi

pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 19:30 WIB

Tanjungpandan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap buku saku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bisa menjadi instrumen penunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) PTPS saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2020.

Diserbu Masyarakat, Antusias Calon Kader SKPP Tak Pernah Surut

Ditulis oleh : Hendi Purnawan

pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 11:36 WIB

Kabupaten Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Bagian Sosialisasi Bawaslu Faisal Rahman mengungkapkan antusias masyarakat untuk menjadi kader Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sangat tinggi. Pada SKPP 2019 lalu, terdapat 1.600 orang yang mendaftar. Setelah seleksi, susut menjadi 100 orang yang mendapat bimbingan teknis (bimtek) oleh Bawaslu. Tahun ini terdapat 15 provinsi yang melaksanakan SKPP dengan jumlah peserta daring mencapai 4.780 orang.

Afif: Standar Tata Laksana Pengawasan di TPS dalam Masa Pandemik Perlu Dirumuskan

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 07:00 WIB

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memandang perlunya perumusan standar tata laksana pengawasan di TPS pada saat pemungutan suara pilkada 9 Deserber 2020. Adanya pandemik covid-19 membuat standar tata laksana diperlukan untuk mencegah penularan covid-19 saat pemilih menunaikan hak pilihnya.

Abhan Minta Bawaslu Daerah Samakan Penanganan Larangan Penyahgunaan Kekuasaan

Ditulis oleh : nurisman

pada : Selasa, 13 Oktober 2020 - 17:12 WIB

Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengharapkan jajaran pengawas di daerah tidak ada lagi perbedaan tafsir dalam menanganai pelanggaran sesuai Pasal 71 ayat 1,2 dan 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 terkait larangan-larang calon petahana untuk menyalahunakan kekuasaan, termasuk dalam netralitas aparatur sipil negara (ASN).