Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Prinsip Kehatian-hatian, Puadi Minta Pengawas Pemilu Punya Bukti Kuat Tangani Temuan Pelanggaran

Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.

Bawaslu Lantik Irtama dan Empat Kasek DOB Papua

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua dan Sekretaris Jenderal Bawaslu melantik sekaligus mengambil sumpah/janji pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Bawaslu. Para terlantik diminta untuk bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Lolly Instruksikan Jajaran Bawaslu Publikasi Kerja-Kerja Pengawasan

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberi instruksi kepada jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, untuk melakukan publikasi kerja-kerja pengawasan yang sudah dilakukan pada Pemilu 2024 dan saat Pemilihan Serentak 2024 mendatang.

Herwyn Minta Data Dana Hibah yang Disampaikan Lengkap dan Apa Adanya

Somosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta data dana hibah yang dimiliki jajaran Bawaslu disampaikan dengan lengkap dan apa adaya. Hal tersebut kata dia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Bawaslu dan KPU akan Rakor Bersama Perdana Samakan Perspektif Penafsiran Undang-undang

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi selaraskan peraturan-peraturan baik dari segi pengawasan dan penyelenggaraan terkait Kepemiluan, Bawaslu dan KPU akan lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama untuk pertama kalinya.

Awasi Prokes, Fritz Minta Bawaslu Kaltara Sinergi Bawaslu Setempat

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi

pada : Senin, 19 Oktober 2020 - 00:27 WIB

Bulungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara) bisa terus bersinergi baik dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait penerapan protokol kesehatan, di setiap tahapan Pilkada 2020. Sebab jenis pelanggaran Pilkada tahun ini, lanjut Fritz, tidak hanya meliputi administrasi dan persoalan sengketa namun juga penerapan protokol kesehatan covid-19.

Afif: Simulasi Pemungutan Suara Guna Dapatkan Formula Pengawasan Prokes

Ditulis oleh : nurisman

pada : Sabtu, 17 Oktober 2020 - 22:53 WIB

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan simulasi pemungutan dan penghitungan Pilkada Serentak 2020 sebaiknya dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) sebenarnya. Hal ini menurutnya untuk mendapatkan formula pengawasan berdasarkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 atas berbagai potensi pelanggaran yang muncul sebelum pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember 2020.

Tak Sesuai PKPU, Bawaslu Kabupaten Mamuju Instruksikan Panwascam Turunkan APK

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi

pada : Sabtu, 17 Oktober 2020 - 18:07 WIB

Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan PKPU, dengan mengintruksikan jajaran pengawas kecamatan (Panwascam) untuk menertibkan APK di wilayah masing-masing.

Sekjen Minta Pengawas Yakinkan Masyarakat datang ke TPS

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten

pada : Sabtu, 17 Oktober 2020 - 10:30 WIB

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro meminta seluruh jajaran pengawas ikut mengingatkan masyarakat agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Sekjen Bawaslu Terima Hibah Lahan dari Pemda Bone Bolango

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten

pada : Sabtu, 17 Oktober 2020 - 07:30 WIB

Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum -
Bawaslu menerima hibah tanah seluas 5.000 meter persegi dari Pemda Kabupaten Bone Bolango. Penandatanganan pemberian hibah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro dan Sekda Kabupaten Bone Bolango Ishak Ntoma.

Sentra Gakkumdu Lakukan Rapat Terkait Laporan Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Dokumen Syarat Calon Di Pilkada Mateng

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:33 WIB

Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sulbar melakukan rapat. Rapat tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan ijazah palsu salah satu syarat calon pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Mamuju Tengah.

Bawaslu Provinsi Lampung Keluarkan 9 Surat Peringatan Kepada Paslon yang Melanggar Protokol Covid-19

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi

pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:26 WIB

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan sedikitnya 9 (sembilan) surat peringatan langsung kepada pasangan calon Bupati/Wali Kota yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Surat peringatan terbanyak dari Bandar Lampung dengan 7 (tujuh) buah.

Bawaslu Provinsi Lampung Rekomendasikan 26 ASN ke KASN Terkait Pelanggaran Netralitas ASN

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi

pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:20 WIB

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung merekomendasikan 26 (dua puluh enam) aparatur sipil negara (ASN) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rekomendasi tersebut berasal dari temuan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Afifuddin : ASN Harus “Bunuh" Ekspresi dalam Pilkada

Ditulis oleh : nurisman

pada : Kamis, 15 Oktober 2020 - 23:46 WIB

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak politik untuk memilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020 berdasarkan penilaian diri sendiri, akan tetapi, ASN dilarang untuk mengungkapkan ekspresi pilihanya kepada orang lain, demi menjaga netralitasnya sebagai aparatur negara.

Kunjungi Bawaslu Beltim, Abhan Ingatkan Panwascam Rajin Koordinasi

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten

pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 19:50 WIB

Manggar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ingatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) untuk terus melakukan koordinasi dengan Bawaslu kabupaten apabila menemui kendala di lapangan baik dari sisi pengawasan maupun penanganan pelanggaran.