• English
  • Bahasa Indonesia

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu.

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut petahana termasuk penjabat(Pj) kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah menjadi salah satu isu krusial dalam pelaksanaan Pemilihan 2024.

Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah agar menjadikan hukum acara dan pembuktian sebagai pegangan dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebutkan peran Pengawas Kecamatan (Panwascam) sangat strategis di Pemilihan 2024.

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyebutkan kejahatan tertinggi demokrasi adalah saat adanya pelanggaran pencurian dan pergeseran suara. Sebab dia melihat ini perilaku ini mencoreng demokrasi yang telah dibangun sejauh ini.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Kamis, 14 Oktober 2021 - 17:49 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jajaran komisioner beserta lejabat struktural eselon I di lingkungan Bawaslu menghadiri program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang diselenggarakan oleh KPK, Kamis (14/10/2021).

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Kamis, 14 Oktober 2021 - 17:19 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mendapat kunjungan dari jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Ketua Bawaslu Abhan berharap adanya tambahan literasi kalangan muda dalam pengawasan pemilu. Dirinya menyambut baik niatan jajaran GAMKI yang berencana ambil bagian sebagai pemantau pemilu.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Rabu, 13 Oktober 2021 - 06:51 WIB
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam memasuki tahapan pemilu maupun pemilihan, Ketua Bawaslu Abhan menuturkan Bawaslu perlu memotong rantai pelanggaran. Dia mengibaratkan  pelanggaran ini bagaikan akar rumput yang tumbuh ketika penyelenggaraan pemilu akan dimulai.
 
Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Selasa, 12 Oktober 2021 - 21:41 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu sekaligus penulis Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilu 2020 Ratna Dewi Pettalolo berharap isu dalam buku tersebut dapat menjadi inspirasi dan referensi untuk dijadikan bahan penelitian bagi mahasiswa. Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan bedah buku di Baruga Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (12/10/2021).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Selasa, 12 Oktober 2021 - 15:01 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan mempresentasikan inovasi dan kolaborasi dalam bentuk video terkait keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan Bawaslu kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). Presentasi ini merupakan pendalaman dan penjelasan video yang telah dikirimkan dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik 2021.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Selasa, 12 Oktober 2021 - 13:07 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan perlunya perbaikan sistem hukum yang meliput tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur dalam penegakan hukum pemilu. Menurutnya, akan lebih efektif apabila dalam penegakan hukum pemilu dan pilkada lebih mengedepankan sanksi adminitrasi ketimbang sanksi pidana.

Ditulis oleh : Bawaslu Kota
pada : Senin, 11 Oktober 2021 - 20:23 WIB

Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Ketua Bawaslu Abhan menyatakan Partisipasi publik dalam pemilu tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih. Publik atau masyarakat harus memahami lebih dalam lagi makna pemilu yaitu bagaimana mengawal setiap tahapan proses pemilu agar demokrasi sesuai dengan asas luber jurdil. Hal ini meniscayakan tidak hanya prosedural, secara substantif kedaulatan rakyat dalam mengawal proses dapat melahirkan pemimpin yang terlegitimasi. 

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Sabtu, 9 Oktober 2021 - 19:40 WIB

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam bedah buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak masyarakat kampus untuk mengkaji secara akademis kebijakan pemilu di Indonesia yang dinilainya masih menyisakan masalah dalam tataran regulasi. Hal tersebut menurutnya guna memperbaiki kualitas pemilu lebih baik

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Sabtu, 9 Oktober 2021 - 15:30 WIB

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan meminta kader Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) menjadi pionir di daerah masing-masing dalam menyebarkan virus-virus demokrasi dan merintis gerakan pengawas partisipatif. Hal itu disampaikan saat penutupan SKPP Tingkat Dasar di titik Magelang, Sabtu (9/10/2021).

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Sabtu, 9 Oktober 2021 - 00:00 WIB

Jakarta Selatan, Bawaslu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menganggap program SKPP tingkat dasar, sebagai ikhtiar yang tepat dari Bawaslu dalam melaksanakan pendidikan politik. Ini disampaikan Afif saat membuka agenda SKPP yang berlangsung di Jakarta Selatan, Sabtu (9/10/2021).

“Program SKPP ini adalah program partisipatif yang ada ruhnya, yang mengikat lebih dalam pemahaman tugas pengawasan pemilu kepada peserta yang ikut dalam SKPP ini," ujar Afif.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text