Berita

Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda sambangi dua daerah di Bumi Anoa yaitu Kabupaten Kolaka dan Kota Kendari. Dia mengungkapkan pelaksanaan pemilu 2024 wajib dikritisi bersama demi memajukan pemilihan umum mendatang.

“Bersama kita evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 wajib harus kita kritisi bersama, agar terwujudnya pemilu yang lebih baik lagi,” ungkap Herwyn dalam kegiatan Rapat Koordinasi Organisasi Pengawas Pemilu Bagi Stakeholder Bawaslu di Kolaka, Jumat (7/6/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam mengawasi Pilkada 2024, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan isu-isu krusial Pilkada yang perlu diantisipasi. Salah satunya dia menyebutkan kecanggihan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Menurutnya penyelenggara pemilu harus jeli dalam beradaptasi dengan teknologi informasi. Pasalnya dia menjelaskan dengan AI semua hal bisa dipalsukan atau dibuat seperti asli.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan strategi Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pilkada 2024. salah satu pencegahan yang dilakukan yakni mengikuti rangkaian penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) mengenai penyusunan daftar pemilih.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berpesan agar penggunaan dana hibah pemilihan (pilkada) Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota) harus disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan fungsi Bawaslu. Dia menyinggung agar penyusunan anggaran harus mengutamakan kebutuhan honorarium pengawas "ad hoc' (sementara) serta operasional kantor.

Ende, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadiri pelantikan empat anggota Pengawas Kelurahan/Desa (PKD atau Pengawas Pemilu Lapangan/PPL) di Kecamatan Ende Tengah, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta pengawas pemilu bekerja dengan etika moral. Dia berharap pengawas pemilu yang akan melaksanakan pengawasan Pilkada 2024 ini bekerja dengan menjaga integritas, profesional, dan responsif dalam mengatasi permasalahan.

Ende, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan para pengawas pemilu menjaga semangat filosofi semangat Pancasila dalam menghadirkan keadilan pemilu dan pemilihan (pilkada) . Hal tersebut dia ungkapkan saat membuka Rapat Evaluasi Pengawasan Rekrutmen Badan Penyelenggara Ad hoc yang dihadiri Bawaslu Provinsi di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/6/2024).

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar forum ramah tamah bersama media di Nusa Penida Bali, 31 Maret 2024 sampai 1 Juni 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan forum tersebut digelar untuk merekatkan hubungan antara Bawaslu dengan para jurnalis.

"Forum ramah tamah ini untuk merekatkan hubungan yang lebih harmonis, hubungan kerja yang lebih baik demi pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 2024," kata Lolly dalam acara Ramah Tamah Bawaslu dan Media Massa di Nusa Penida Bali, Sabtu (1/6/2024).

Dumai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bertepatan hari lahir Pancasila, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan Bawaslu perlu mengawal sumber daya politik dalam persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil.

Dalam hal ini Bagja menyatakan konsep sumber daya politik merujuk kepada pihak yang akan diawasi dalam kompetisi Pilkada Serentak 2024. Sumber daya politik ini akan jadi representasi partai politik (parpol) dengan kompleksitas gagasan dan program yang akan disampaikan ke masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu sedang mempersiapkan data rekam jejak dan profil pengawas pemilu seluruh Indonesia. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan, data ini sebagai potret pengawasan pemilu sekaligus pertanggungjawaban kelembagaan, kinerja, dan upaya melakukan pembinaan.

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan tahapan pemutakhiran data pemilih (mutarlih) Pilkada 2024 di wilayah Papua sangat rawan dan harus menjadi perhatian. Pasalnya, lantaran daftar pemilih tetap (dpt) yang bermasalah, Pemilihan Bupati Nabire 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Dia bercerita dpt Nabire kala itu sekitar 160ribuan. Lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan PSU dan mengulang dari proses pemutakhiran data pemilih.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran kode etik yang merupakan tanggung jawab bersama penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, menurut dia, perlu adanya kesamaan cara pandang pencegahan pelanggaran kode etik.

Lolly menjelaskan upaya pencegahan tidak akan kuat jika DKPP dibantu penyelenggara pemilu memastikan seluruh jajarannya punya kesadaran menjaga etika penyelenggara pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menanggapi niatan perubahan atau kodifikasi (pembukuan hukum dalam suatu kumpulan undang-undang dalam materi yang sama) antara undang-undang (UU) pemilu dan pemilihan (pilkada). Sebagai bagian penyelenggara pemilu yang menjadi pelaksana amanah undang-undang, menurutnya, perlu ada ada perbaikan regulasi ke depannya dalam memberikan kepastian hukum.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Herwyn J.H Malonda mengatakan Penitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus paham tentang menjaga integritas pengawas pemilu dan meningkatkan kualitas pengawasan dengan memahami dan mengimplementasi regulasi dengan baik dan tepat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Karawang pelajari Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Perbawaslu. Sebab, pemahaman terhadap regulasi menjadi senjata utama pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menutup orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu tahun 2024 gelombang 2. Dia meminta PPPK Bawaslu untuk menaati aturan perundang-undangan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ikuti aturan yang berlaku bagi ASN, karena tiap tahun PPPK akan dievaluasi kinerjanya,” kata Bagja di Bogor, Kamis (23/5/2024).