Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap ajang car free day (CFD) Bawaslu, jadi ajang masyarakat untuk mencari informasi tentang pengawasan pemilu. Termasuk masyarakat bisa  melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

"Jadikan CFD Bawaslu ini, momentum untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pelaksanaan pemilu, pengawasan pemilu. Termasuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu apabila bapak/ibu ketahui," kata Lolly dalam CFD Bawaslu, Minggu (21/1/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) sebagai paling krusial. Untuk itu, dia meminta jajaran pengawas pemilu dapat mengidentifikasi kerawanan sekaligus segera melakukan penelusuran apabila ada dugaan pelanggaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengungkapkan perlu mempersiapkan sistem berjenjang terhadap hasil penghitungan suara di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Dia menegaskan, pengawas pemilu harus mengutamakan pencegahan pelanggaran pemilu yang dimulai dari Pengawas TPS (PTPS).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hasil monitoring Bawaslu terhadap tren hoaks dan disinformasi saat tahapan kampanye masih terbilang minim. Malah menurutnya, debat dan adu program visi misi yang ramai menjadi tren di seluruh platform sosial media.

Dalam forum Peluncuran Buku Panduan Melawan Hoaks Pemilu, Bagja mengatakan platform media sosial tidak boleh lengah dalam memantau setiap konten yang ada. Sebab, dia melihat hari pemungutan suara tinggal menghitung hari.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai informasi hoaks terkait kepemiluan, mengancam demokrasi. Pasalnya, banyak perpecahan terjadi di masyarakat hanya karena masyarakat menerima informasi hoaks kepemiluan secara mentah-mentah.

Bagja mencontohkan, suasana ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu, masa pendukung salah satu paslon Gubernur, terdoktrin politik yang dibalut ayat agama, sehingga terjadi konflik sosial.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan Pemilu 2024 akan menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dibanding pemilu sebelumnya. Sebab dia prediksi akan banyak potensi pelanggaran yang bisa terjadi baik di dalam maupun luar negeri.

Bagja menyatakan beberapa isu krusial yang dihadapi Bawaslu meliputi politik uang, netralitas ASN, TNI/Polri, Politik Identitas yang mengadah ke SARA, hoaks dan berita bohong serta ketepatan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurutnya, tidak hanya di Indonesia hal ini bisa berlaku ke luar Indonesia.

 Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yakin Komisi Yudisial (KY) bisa melakukan fungsi pengawasan hakim dengan baik. Terutama hakim yang akan menangani persidangan perkara Pemilu dan Pilkada 2024.
 
“Kami yakin hakim yang akan menangani perkara pemilihan sangat baik,” kata Bagja usai deklarasi Pengawasan Persidangan Perkara Pemilu dan Perkara Pilkada untuk Peradilan yang Jujur dan Adil, di Jakarta, Rabu (17/1).
 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan beberapa perubahan terhadap dua Rancangan Perbawaslu Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Pemerintah, KPU, dan DKPP.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda melakukan pengawasan pelipatan kertas surat suara Pemilu Serentak 2024 di dua tempat di Kota Bogor. Kedua tempat tersebut berada di posko logistik KPU di Kecamatan Bogor Tengah dan Tanah Sareal.

Dalam pengawasan tersebut, Herwyn menemukan beberapa hal, semisal di gudang logistik KPU di Kecamatan Tanah Sareal, dia menemukan beberapa surat suara rusak yang masih belum dimusnahkan. Lalu di Kecamatan Bogor Tengah, dia memperhatikan denah gedung penyimpanan yang rawan bocor jika terjadi hujan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan, perlunya partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi dalam gelaran Pemilu Serentak 2024. Menurutnya partisipasi tersebut, bukan saja untuk memilih (mencoblos), melainkan pula terlibat aktif dalam mengawal (mengawasi) setiap tahapan pemilu yang berlangsung.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik dan mengambil sumpah atau janji anggota dan penggantian antar-waktu (PAW) Bawaslu Kabupaten/Kota 2023-2028 serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri (LN) di Kantor Bawaslu, Jakarta secara dalam jaringan (daring) Sabtu (13/1/2024). Dia meminta para terlantik untuk segera bekerja mengawasi tahapan, terutama terkait pengawasan logistik Pemilu 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus jeli dalam berperilaku, terutama saat tahapan kampanye Pemilu 2024. Pasalnya, dia melihat beberapa acara kampanye dibentuk sedemikian rupa untuk tidak terlihat sebagai sebuah kampanye.

Puadi melihat fenomena pelanggaran netralitas ini cukup mengkhawatirkan, walaupun ada saja yang sengaja maupun tidak dalam melakukannya. Maka dia meminta untuk ASN bijak dan jeli dalam berperilaku terutama saat tahapan kampanye berlangsung.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan Kantor Bawaslu-KPU Kabupaten Badung yang dinamakan dengan 'Graha Pemilu Alaya Giri Nata'. Dua gedung yang tersambung oleh jembatan ini merupakan gedung satu atap pertama penyelenggara pemilu di Indonesia.

Peresmian dilakukan dengan pemotongan pita oleh Bagja dan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di pintu masuk masing-masing kantor Bawaslu-KPU Badung. Turut mendampingi keduanya Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan agar tidak mengabaikan pengawasan terhadap kesiapan logistik Pemilu 2024. Pasalnya dia melihat urgensinya sama penting dengan kesiapan DPT (Daftar Pemilih Tetap).

"Kalau DPT kita tidak kuat, maka hak pilih orang lain yang akan lain. Begitupun logistik kita tidak akurat, hak pilih orang lain juga terancam hilang," ujarnya saat melakukan supervisi logistik Pemilu ke KPU Kota Bandar Lampung pada Kamis (11/1/2024).