Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melihat perjalanan 14 tahun menjadi catatan sejarah yang harus terus dijaga kualitasnya. Pasalnya sudah menjadi tanggungjawab Bawaslu RI terus membantu dan meningkatkan kapasitas Bawaslu di daerah.
"Sebagai pimpinan kita harus bertanggung jawab agar teman-teman Bawaslu di daerah punya kapasitas yang sama," jelas Fritz di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Sabtu (9/4/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan usia 14 merupakan usia yang sangat berarti dalam menentukan kedewasaan Bawaslu ke depan. Dia juga berharap di usia remaja Bawaslu saat ini akan semakin banyak inovasi yang dilakukan dan semakin banyak torehan sejarah serta prestasi lembaga pengawas pemilu ini.
"Selamat Ulang tahun ke-14 Bawaslu, semoga masih tetap pada idealisme yang sama yakni bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu," katanya saat memberikan sambutan dalam perayaan Hut ke-14 Bawaslu RI, Sabtu (9/4/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan lima tahun bersama Bawaslu meninggalkan momen-momen indah dalam kerja-kerja pengawasan. Sehingga dirinya menyebut Bawaslu sudah menjadi rumah untuk belajar tentang kepemiluan.
Secara pribadi Afif tidak membayangkan, Bawaslu telah mengajarkan dirinya banyak hal seperti menjadi pemimpin sidang, masuk dalam wilayah-wilayah yang domain hukum. Sehingga dia melihat ini menjadi proses pembelajaran untuk meyakinkan semua orang bisa meraih visi misinya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan usia ke-14 Bawaslu yang masih terbilang muda, namun mengalami kemandirian untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dinamika kewenangan Bawaslu dari waktu ke waktu menurutnya berkat kerja keras dari Bawaslu hingga daerah dan tingkat ad hoc (sementara) sampai Pengawas TPS, bahkan banyak yang telah gugur dalam mengawasi Pemilu 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam usia ke-14 Bawaslu dan masa akhir kepemimpinan Bawaslu periode 2022, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengaku bersyukur tumbuh bersama Bawaslu. Dalam usia ke-14 ini, Bawaslu semakin dipublik sehingga harapannya bisa semakin lebih baik dalam masa mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menceritakan perkembangan kelembagaan Bawaslu dari setiap periode saat Hut ke-14 Bawaslu, Sabtu (9/4/2022). Menurutnya, setiap periode memiliki keberhasilannya masing-masing. Periode pertama tahun 2008-2012, kata Gunawan meski hanya menjabat selama empat tahun, tetapi pada periode tersebut sebagai peletak tonggak besarnya Bawaslu hingga bisa seperti saat ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna memaksimalkan peran serta pelibatan masyarakat, Bawaslu sedang mematangkan draf Perbawaslu (Peraturan Bawaslu) yang mengatur mengenai pengawasan partisipatif kepemiluan. Aturan ini sedianya menjadi payung hukum agar pengawas pemilu dapat memaksimalkan berbagai program yang diharapkan bisa menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat untuk mengawasi pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka mempersiapkan tahapan Pemilu Serentak2024, Ketua Bawaslu Abhan meminta sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu melakukan 'self improvement' (pengembangan diri). Menurutnya hal ini diperlukan untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan mumpuni.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan tiga fokus pengawasan Bawaslu pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik (parpol) peserta pemilu. Hal pertama dia menyebutkan pengawasan dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Lalu, kedua pendaftaran parpol dan penyerahan data keanggotaan di kabupaten/kota dan ketiga pengawasan verifikasi kantor, dan keterwakilan perempuan di tingkat nasional.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menganggap perlu ada koneksi atau 'link' (pranala/hubungan kerja sama)
antar-lembaga dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) guna menindak konten yang mengandung unsur 'hoaks' (kabar bohong). Hal ini baginya dapat meredam kegaduhan informasi akibat penyebaran konten hoaks.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, penegakan hukum pemilu harus bersifat tegas dan tidak multitafsir (lex scripta, lex stricta, lex certa). Penegakan hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pemilu.
"Serta menggunakan prosedur cepat dan terintegrasi dalam rangkaian tahapan Pemilu," ujarnya dalam forum daring Electoral Justice System yang digelar Utrecht Law School Alumni Lecture Series, Jumat (1/4/2023).
