Taati Keputusan KPU, Bagja: Penyelenggara Pemilu Fokus Siapkan Pemilu 2024 pada 14 Februari
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu selalu menaati keputusan KPU terkait waktu pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Menurutnya, publik perlu memahami pemilu tidak hanya berbicara pemungutan suara saja melainkan juga ada tahapan-tahapan sebelum pelaksanaan.
 
Kembangkan Kualitas Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu dan APHTN- HAN Tandatangani Nota Kesepahaman
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan bersama Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara- Hukum Adminstrasi Negara (APHTN-HAN) Guntur Hamzah menandatangani nota kesepahaman antara Bawaslu dengan APHTN-HAN di Gedung Bawaslu lantai lima, Jalan M.H Thamrin 14, Rabu (9/3/2022).
 
Bawaslu Terima Hibah Tanah dan Bangunan dari Bupati Tebo
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Jambi, Badan Pengawas Pemilih Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro secara simbolis menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Selasa (8/3/2022). Hibah ini rencananya bakal digunakan untuk tempat bekerja jajaran Bawaslu Kabupaten Tebo.

Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (HPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) berupa tanah seluas 2.500 meter persegi dan bangunan seluas 600 meter persegi. Acara penyerahan diberikan Bupati Tebo Sukandar kepada Sekjen Bawaslu.

Guna Lindungi Hak Pilih Masyarakat, Fritz Sosialisasikan Produk Hukum Pemilu dan Pemilihan di Bangli
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Bangli, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melakukan sosialisasi produk hukum pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bangli, Bali, Sabtu (5/2/2022). Sosialisasi tersebut dilakukan guna melindungi hak pilih dari masyarakat untuk Pemilu dan Pemilihan 2024 mendatang.

“Kami hari ini hadir di tengah bapak/ibu untuk mensosialisasikan terkait regulasi Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 nantinya. Bawaslu hadir dalam rangka melindungi hak pilih dan suara dari masyarakat,” ujarnya dalam acara Sosialisasi Produk Hukum Pemilu Pemilihan di Balai Banjar Pengelipuran.

Dewi Sebut Integritas Jadi Bekal Utama Penyelenggara Hadapi Pemilu Serentak 2024
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 semakin digencarkan, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo melihat salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan adalah penyelenggara yang berintegritas.

Pasalnya masyarakat mengamati tingkah laku penyelenggara, maka dia melihat ini tugas berat bagi Bawaslu untuk melakukan proses seleksi maupun pembinaan untuk menghadirkan pribadi-pribadi yang teguh dan berintegritas. 

Abhan Jelaskan Tiga Hal Tingkatkan Kualitas SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyambut Pemilu dan Pilkada 2024, Ketua Bawaslu Abhan melihat perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada seluruh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

Pertama, Abhan menyebutkan soal seleksi Bawaslu kabupaten/kota dengan normal periode 5 tahun kepemimpinan. Jika ada seleksi nantinya akan dikhususkan untuk melakukan fit and proper test. Dia meminta pengkajian kembali terkait sistem yang akan dilakukan one by one atau dibuat diskusi kelompok.

Bagja Yakinkan Penyelesaian Sengketa Berikan Rasa Keadilan Bagi Parpol
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan kepada partai politik (parpol) jika ingin mendapat keadilan dapat menempuh proses penyelesaian sengketa. Menurutnya langkah ini menjadi keistimewaan bagi peserta pemilu.

Pasalnya, Bagja menambahkan dalam pemilu maupun pilkada sering kali peserta pemilu merasa dirugikan atas tahapan yang berlangsung salah satunya terkait pendaftaran parpol.

Persiapan Pembentukan Perbawaslu Diminta Sesuaikan Tahapan Pemilu 2024 dan PKPU
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja meminta adanya persiapan dalam membuat Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang tepat guna menyongsong Pemilu Serentak 2024. Menurutnya perlu kesinambungan aturan yang dapat mengikuti tahapan Pemilu 2024 dan Peraturan KPU (PKPU) dengan Perbawaslu yang akan dibentuk.

Bawaslu Provinsi Sumbar Beri Bantuan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Pasaman Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat pada Jumat, 25 Februari 2022 lalu memberikan dampak yang cukup besar kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen dan Kepala Sekretariat, Karnalis Kamaruddin beserta staf Bawaslu Provinsi Sumbar mendatangi kantor Bawaslu Pasaman Barat untuk melihat dampak kerusakan yang terjadi. Kehadian tim sekaligus melakukan inventarisir barang milik negara yang rusak akibat gempa.

Strategi Pengawasan Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Matangkan Aplikasi Digitalisasi Pengawasan Pemilu
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan akan mematangkan strategi Bawaslu dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024. Salah satunya dia menyebutkan akan memantapkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk mendukung atmosfir pengawasan berbasis teknologi digital. 
 
Sosialisasi Produk Hukum di Bali, Fritz Minta Masyarakat Aktif Awasi Proses Pemilu dan Pemilihan
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Singaraja, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilu dan pemilihan. Hal tersebut dikatakannya saat melakukan sosialisasi produk hukum Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di Ruang Sidang Universitas Panji Sakti Singaraja, Selasa (1/3/2022).

Kordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin itu juga meminta masyarakat turut aktif memastikan proses pemilu dan pemilihan berjalan dengan baik.

Terima SK, 85 CPNS Bawaslu Jebolan STAN Tandatangani Pakta Integritas
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sebanyak 85 CPNS ikatan dinas Bawaslu yang berasal dari Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akutansi Negara (PKN STAN) menandatangani pakta integritas di Gedung Bawaslu, Selasa (1/3/2022). 
 
Dalam kesempatan ini, Inspektorat Utama Bawaslu Ichsan Fuadi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh CPNS yang berhasil bergabung dengan Bawaslu. Dia berharap para CPNS dapat menjaga kredibilitas di mana pun bertugas.
 
Undip Raih Juara Utama Debat Penegakan Hukum Pemilu Perguruan Tinggi se-Indonesia ke-II
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Universitas Diponegoro (Undip) sebagai tim pro berhasil meraih juara satu dalam ajang Debat Penegakan Hukum Pemilu Perguruan Tinggi se-Indonesia ke-II tahun 2022 setelah bertanding melawan Universitas Indonesia (UI) sebagai tim kontra dengan mosi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Peradilan Khusus. 
 
Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia, UI vs Undip Bertemu di Final
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Universitas Indonesia (UI) akan bertemu dengan Universitas Diponegoro (Undip) dalam babak final Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia, besok Rabu (23/2/2022).

Dalam babak perempat final hari ini Selasa, (22/2/2022) UI unggul dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, sedangkan Undip berhasil mengalahkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mosi KPU wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Diskusi Bersama Pakar Kepemiluan, Afif: Persoalan Pemilu 2024 Harusnya Masih Sama
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menganggap persoalan pada Pemilu Serentak 2024 tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu Serentak 2019. Pasalnya ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu itu Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum batal direvisi.