close× Call Us
close×

Berita

Para Pakar Beri Masukan ke Bawaslu Tentang Tantangan dan Potensi Pelanggaran Pemilu 2024
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim mengusulkan agar KPU dan Bawaslu melakukan komunikasi sejak dini dengan Komisi II DPR, untuk menyelaraskan perencanaan daftar otonomi baru (DOB) agar sesuai dengan desain daftar pemilih sesuai ketentuan undang-undang pemilu.

Hal itu ia utarakan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Identifikasi Isu-Isu Krusial Tahapan dan Non-Tahapan Pemilu dalam Rangka Pemetaan Kebijakan Strategis Pemilu Serentak Tahun 2024, Senin (21/3/2022).

Afif Anggap Puslitbangdiklat Bawaslu Tempat Pengembangan Manajemen Resiko Pengawasan Pemilu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu adalah tempat-tempat pengembangan kapasitas manajemen resiko pengawasan pemilu. Hal itu disampaikan Afif saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Identifikasi Isu-Isu Krusial Tahapan dan Non-Tahapan Pemilu dalam Rangka Pemetaan Kebijakan Strategis Pemilu Serentak Tahun 2024, Senin (21/3/2022). 
 
Aplikasi Sigap Lapor, Upaya Bawaslu Perkuat Sistem Teknologi Informasi Dukung Kinerja Penindakan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SIGAP Lapor) merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk memperkuat sistem teknologi informasi guna mendukung penyatuan data penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu di seluruh Indonesia agar terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.

Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam Focus Group Discusion Rapat Peningkatan Kualitas Penanganan Pelanggaran Berbasis Teknologi Informatika di Kepulauan Seribu, Selasa malam, (22/3/2022).

Bawaslu Susun Perbawaslu Terkait Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan Bawaslu tengah merancang Perbawaslu mengenai konsep investigasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 investigasi dalam pemilu sebarannya bukan hanya di tingkat pusat melainkan hingga pengawas tingkat kecamatan. 
 
Abhan: Puslitbangdiklat Harus Bisa Terjemahkan Empat Tusi Bawaslu
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan meminta Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu harus bisa menerjemahkan empat tugas fungsi (tusi) Bawaslu yakni pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses ke dalam model kompetensi pengawas pemilu. Pasalnya, kata dia Puslitbangdiklat merupakan bagian 'think thank' Bawaslu dalam melahirkan program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu.

Bawaslu Kaji Kebutuhan Model Kompetensi dan Skema Pelatihan Pengawas Pemilu
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan kajian mengenai model kompetensi dan skema pelatihan pengawas pemilu dalam rangka kesiapan menuju Pemilu Serentak Tahun 2024. Kajian dilakukan dengan melibatkan para penggiat pemilu, akademisi, aktivis serta jajaran Bawaslu daerah.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Mochammad Afifuddin menuturkan Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu.

Bawaslu Persiapkan Aturan Teknis Pengawasan Verfikasi Parpol dengan Penyesuaian Putusan MK
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu Agung Bagus Gede Bhayu Indraatmadja meminta inventarisasi persiapan dalam menyusun aturan teknis menjelang Pemilu Serentak 2024. Menurutnya, perlu menyesuaikan aturan pengawasan partai politik (parpol) dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

Kunker ke Kepahiang, Abhan Ajak Jajaran Pengawas Perkuat Konsolidasi Internal
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Kepahiang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu – Ketua Bawaslu RI Abhan mengajak jajaran pengawas memperkuat konsolidasi internal dalam rangka persiapan menyambut pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu tepatnya di Kabupaten Kepahiang, Kamis (17/3/2022).

Abhan mengatakan konsolidasi internal menjadi hal yang sangat penting dalam membangun kerjasama, kekompakan dan persamaan persepsi dalam sebuah lembaga.

Rakor Kesiapan Pengawasan Pemilu 2024 Sumsel, Abhan Ingatkan 3 Hal Penting yang Perlu Dipersiapkan
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Palembang, Bawaslu Sumsel – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan tiga hal yang perlu disiapkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Hal ini Ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Kesiapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dihadiri oleh Seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan (15/3).

Terima Hibah Lahan, Gunawan Harap Kaltara Bisa Jadi Graha Pemilu Pertama di Indonesia
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Bulungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengapresiasi hibah lahan yang diberikan langsung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara). Hal ini disampaikannya usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Gubernur Kaltara.
 
Gunawan menyatakan hibah lahan dari Pemprov Kaltara ini kiranya dapat menjadi Graha Pemilu di kemudian hari, sebab letaknya berdampingan dengan hibah lahan untuk KPU Provinsi Kaltara. 
 
Daftar Pemilihan Berkelanjutan, Bawaslu Rekomendasikan Penguatan Sistem Informasi Bersama
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Manggarai Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap perlu adanya penguatan standar pedoman pengawasan dalam memberikan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Untuk itu, dia melihat perlu adanya standar yang sama dalam pengumpulan pemutakhiran data daftar pemilih berkelanjutan. 
 
Bawaslu Mantapkan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Manggarai Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memantabkan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Acara tersebut dibuka oleh Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Manggarai Barat, Jumat (11/3/2022). "Saya ingin di forum ini, kita menyelesaikan yang menjadi pekerjaan kita dan apa-apa yang sudah dikerjakan diberi bantalan yang standar (dibuat aturannya)," ujarnya saat membuka Rakor Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Webinar Bawaslu Jambi, Dewi Tegaskan Kode Etik Penyelenggara Hasilkan Pemilu dan Pemilihan Berkualitas
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu  Ratna Dewi Pettalolo menegaskan kode etik penyelenggara pemilu bertujuan menghasilkan pemilu dan pemilihan (pilkada) berkualitas.  Begitu pula diungkapkan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati yang menyarakan dalam menjalankan tugas penyelenggara pemilu dituntut transparan dan terbuka dengan pelibatan jajaran lainnya.

Bagja Harap Buku Hasil Seminar dan Lokakarya Nasional Beri Dampak Positif
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap penyusunan buku call of paper penyelesaian sengketa akan memberi dampak besar dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih baik. Hal itu ia sampaikan dalam focus group discussion Penyusunan Buku Call of Paper Hasil Seminar dan Lokakarya Nasional Divisi Penyelesaian Sengketa, Kamis (10/3/2022).

"Call of paper ini diharapkan memberi masukan agar mekanisme penyelesaian sengketa pemilu lebih baik," ungkapnya.

Resmikan Kantor Kabupaten Halsel Pemberian Pemda, Abhan: Ini yang Pertama
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Halsel, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan didampingi Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Usman Sidik meresmikan Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Kamis (10/3/2022).

Abhan menjelaskan pembangunan kantor Bawaslu yang berawal dari hibah tanah, lalu dibangun dibantu pula pembangunannya oleh Pemda Halmahera Selatan merupakan yang pertama di Indonesia dan dimulai di Indonesia Timur.