Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan strategi dan tantangan keterwakilan perempuan dalam pemilu serentak 2024. Dia menegaskan perempuan dan laki-laki di Indonesia memiliki hak yang sama dalam pemilu 2024.

"Perbedaan gender tidak dapat dijadikan alasan untuk memindahkan kedudukan atau hak yang sama dalam partisipasi Pemilu 2024," ungkapnya dalam Rakornis Bidang Perempuan dan Pendidikan bagi Ormas dan Organisasi Sayap Perempuan Partai Golkar Tahun 2024, di Jakarta, Sabtu  (27/08/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Selama dua hari, sejak Kamis (25/8/2022) dan Jumat (26/8/2022), Bawaslu menggelar sidang pendahuluan atas delapan laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan partai politik. Hasilnya, dalam kedua sidang tersebut, empat laporan akan ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan yang dimulai pekan depan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Penyusunan Kurikulum Penjaminan Mutu Pelatihan Pengawas Pemilu Rampung Tahun Ini. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Penyusunan Kurikulum Penjaminan Mutu Pelatihan Pengawas Pemilu Rampung Tahun Ini. Pasalnya, waktu tahapan Pemilu 2024 terus berjalan dan rekrutmen pengawas akan segera dibuka.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan dua fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu. Pertama, kata dia, sarana perlindungan hak politik untuk dipilih (right to be elected).

Kedua, sambungnya, sebagai sarana pelembagaan konflik dalam proses pemilu. "Kedua sarana ini bertujuan  mewujudkan tujuan hukum pemilu," ungkapnya saat menghadiri bedah buku Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal Gunawan Suswantoro menerima langsung hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk Bawaslu Kabupaten Maros. Menurutnya, Pemda Maros sudah ikut memberikan sumbangsih dalam kerja-kerja demokrasi yang dilakukan Bawaslu.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda Maros yang memberikan sebagian aset kepada Bawaslu Kabulaten Maros, ini adalah bentuk sumbangsih kerja demokrasi di Indonesia," ungkap Gunawan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memperkuat sinergisitas dengan beberapa lembaga negara guna mencegah pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang. Sinergisitas ini dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil  Negara (KASN).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap antara Bawaslu dan lembaga pemantau pemilu dapat sinkron dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024. Selain itu lembaga pemantau pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu dapat memberikan kontribusi dalam melakukan pengawasan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Netfid Indonesia secara resmi telah menjadi lembaga pemantau pemilu untuk Pemilu 2024. Bawaslu mengakreditasi Netfid Indonesia serta 150 orang anggotanya sebagai pemantau nasional. Netfid Indonesia akan fokus melakukan pemantauan dalam pembiayaan politik dan dana kampanye Pemilu 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik delapan penggantian antar waktu (PAW) Anggota Bawaslu di enam kabupaten/kota. Pacsa pelantikan Bagja berpesan agar delapan Anggota Bawaslu kabupaten dan kota yang baru ini dapat segera menyesuaikan diri di tempat bekerjanya masing-masing.

"Setelah dilantik sudah tidak bisa bersantai-santai lagi pasca dilantik ini. Tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Temui kolega yang lainnya dan bersama-sama menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu,” tegas Bagja di Jakarta, Senin (22/08/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menilai kehadiran aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu), Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (Sigap Lapor), membantu permudah Bawaslu dalam menjalankan tugas.

"Untuk itu Bawaslu berinisiasi untuk mewujudkan layanan terintegrasi melalui pembangunan sistem terintegrasi," ucapnya dalam Rapat Teknis Pembangunan Sistem Layanan Terintegrasi Bawaslu di Jakarta, Minggu, (21/8/2022) malam.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J. H Malonda mengatakan suksesnya penyelenggaraan pemilu harus dibarengi dengan suksesnya Bawaslu mengelola keuangan. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik kepada masyarakat.

"Ini harus menjadi sukses kita bersama," kata Herwyn dalam FGD Penyusunan Perubahan Pedoman Pengelolaan Hibah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu, di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, (21/8/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menilai, batas usia minimal 25 tahun dalam seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) akan menyulitkan Bawaslu dalam menyeleksi calon Panwascam untuk Pemilu 2024. Direncanakan pada September 2022 Bawaslu akan mulai melakukan seleksi.

Kabupaten Subang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (20/8/2022). Dalam kesempatan tersebut, dia mengingatkan kepada pengawas pemilu apabila namanya dicatut partai politik (parpol) dalam Sistem Informasi Parpol (Sipol), untuk membuat keberatan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan Pemilu sudah berjalan sejak 14 Juni lalu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melihat politik identitas masih menjadi polemik dalam pemilu di masyarakat. Dia mengimbau kepada peserta pemilu untuk tidak menggunakan politik identitas dalam menjatuhkan kandidat lawan politik.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu masih menemukan data bermasalah dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU. Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Lolly Suhenty berdasarkan hasil pengawasan yang dihimpun Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

Lolly mencontohkan data bermasalah tersebut, orang yang telah meninggal tetapi masih terdata dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ditemukan juga, lanjut dia, purnawirawan TNI/Polri yang sudah berubah statusnya menjadi warga sipil, belum terdata dalam daftar tersebut.