Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melakukan kunjungan pengawasan di malam menjelang pemungutan suara di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam melakukan patroli pengawasan dia mengingatkan jajaran pengawas pilkada waspada dengan berbagai potensi pelanggaran.
Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Banyak hal yang berbeda pemilihan kepala daerah di era pandemik covid-19 dibandingkan dengan gelaran pilkada sebelumnya. Salah satunya soal ketersediaan TPS khusus bagi pemilih yang bersuhu diatas 37,3 derajat, batasan antrian (jaga jarak), atsu ketersediaan APD (alat pelindung diri) sesuai dengan protokol kesehatan.
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam supervisi ke Sulawesi Tengah (Sulteng), Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengharapkan TPS 08 di Kelurahan Mamboro, Palu tidak lagi melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Betapa tidak, dua hajatan pemilihan yakni Pilkada Sulteng tahun 2015 dan Pemilu 2019 selalu dilakukan PSU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu merilis data terkini Sistem Pengawasan Pilkada (Siwaslu) di masa tenang Pilkada 2020. Hasilnya, berdasarkan data pengawasan yang dilaporkan Pengawas TPS (PTPS) dan Pengawas Kelurahan/Desa melalui aplikasi Siwaslu, masih banyak ditemukan permasalahan terkait hak pilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjabarkan beberapa potensi masalah yang muncul dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tahun 2020. Dia menyatakan Bawaslu telah siap untuk menghadapi sidang sengketa hasil dengan status sebagai pemberi keterangan, dengan pemberian bimbingan teknis terhadap Bawaslu kabupaten/kota dan provinsi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin memastikan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) siap digunakan dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) dalam Pilkada Serentak 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan KPU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan sembilan kerawanan di TPS berpotensi adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi apabila tidak dibenahi oleh jajaran KPU. Baca: Bawas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan 49.390 TPS (tempat pemungutan suara) rawan. Jumlah TPS ini tersebar di 21.250 desa/kelurahan pada 30 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Serenrak 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berbagai potensi pelanggaran Pilkada Serentak 2020 yang berbarengan dengan pandemi covid-19, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak para pemuda aktif mengawasi. Menurutnya pemantauan dari kalangan pemuda agar menyadarkan pemilih sebagai tangung jawab menentukan arah pembangunan bangsa Indonesia lima tahun mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan peluncuran keempat Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) tahun 2020 adalah bentuk keseriusan Bawaslu dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 di masa pandemik Covid-19.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut hak pilih dalam Pilkada Serentak 2020 masih menjadi masalah. Terdapat 133 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dan 128 terindikasi rawan sedang dalam konteks hak pilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tiga hari jelang pemungutan suara Pilkada 2020, kerawanan 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada meningkat. Hal tersebut berdasarkan pemutkahiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang diluncurkan Bawaslu, di Jakarta, Minggu (6/12/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, Bawaslu akan menggelar patroli pengawasan antipolitik uang selama masa tenang yang dilakukan secara serentak di daerah yang menggelar pilkada sejak Minggu (6/12/2020) hingga Selasa (8/12/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memastikan divisi hukum Bawaslu telah menyiapkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 16 tentang Pengawasan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.