• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meluncurkan dana kerahiman saat Hut ke-16 Bawaslu. Tidak hanya itu, Bawaslu juga memberikan santunan bagi pengawas pemilu yang gugur dalam tugas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memastikan jajaran pengawas pemilu untuk melakukan mitigasi pengawasan dalam tahapan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024. Mitigasi tersebut meliputi banyak hal, termasuk evaluasi kinerja pengawas ad hoc (sementara) dalam Pemilu Serentak 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadirkan satu ahli dan tujuh saksi dalam lanjutan Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Sabtu, 20 Maret 2021 - 12:15 WIB

Betun, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi kepada jajaran pengawas pemilu, khususnya pengawas Ad hoc (sementara) seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Menurutnya bekal pengalaman mengawasi Pilkada 2020 diharapkan bisa digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 19 Maret 2021 - 23:05 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan sembilan amar putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Jumat, 19 Maret 2020.

Dari sembilan putusan tersebut, enam di antaranya dikabulkan sebagian dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Keenam PHP kepala daerah yang diperintahkan melakukan PSU yaitu PHP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Jumat, 19 Maret 2021 - 18:14 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai perlunya dekriminalisasi untuk untuk pasal-pasal pidana dalam UU Pemilihan sebagai proses penegakan hukum pemilu atau pemilihan. Perlu diketahui, dekriminalisasi berarti mengurangi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana untuk dicarikan formula sanksi yang lebih efektif.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Jumat, 19 Maret 2021 - 12:14 WIB

Atambua, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi atas pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya jajaran pengawas, khususnya Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah bekerja keras dengan baik sehingga sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi mengacu hasil pengawasan Bawaslu.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Rabu, 17 Maret 2021 - 15:20 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan fenomena kenaikan calon tunggal dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 meningkat drastis. Hal tersebut menurutnya berdasarkan data yang dipaparkan Bawaslu dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020 bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Selasa, 16 Maret 2021 - 16:09 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin melihat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 menjadi tahun transisi untuk persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab, banyak aturan dasar yang semakin dipertegas walau belum sepenuhnya efektif pelaksanaanya.

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Selasa, 16 Maret 2021 - 00:27 WIB

Ciamis, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menekankan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu menjadi sebuah keharusan bagi lembaga Bawaslu yang bertujuan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Senin, 15 Maret 2021 - 19:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan catatan penting persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, terutama terkait penyediaan data pemilih. Catatan ini didasarkan hasil pengawasan gelaran pemilihan pada tahun sebelumnya.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Sabtu, 13 Maret 2021 - 20:38 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap, dalam menyusun rancang bangun atau strategi pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu harus bisa menciptakan terobosan dan inovasi pengawasan. Menurut dia hal tersebut dikarenakan pengawasan pesta demokrasi juga harus mengimbangi perkembangan teknologi.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Jumat, 12 Maret 2021 - 18:27 WIB
 
Tarakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di perbatasan telah menjadi perhatian serius dalam Pemilu maupun Pilkada. Salah satunya, lanjut Bagja, Kalimantan Utara (Kaltara) yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia.
 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text