Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan mekanisme pengaktifkan kembali Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sedang dirumuskan. Pengawas ad hoc (sementara) tersebut, menurutnya bakal bertugas mengawasi jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara di TPS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta KPU segera mengeluarkan jadwal tahapan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan MK. Hal tersebut menurutnya supaya Bawaslu bisa segera bergerak melakukan kerja-kerja pengawasan di beberapa daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa ditekan dengan kehadiran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Menurutnya, potensi kerawanan pelanggaran pidana pemilihan (pilkada) masih sangat tinggi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menganalisa 16 permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan kajian Divisi Hukum Bawaslu ada tiga jenis masalah penyebab dilakukannya PSU yaitu terkait Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPT/DPTB), kesalahan administrasi, dan pidana.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan seluruh kegiatan penyelenggara pemilihan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU) terhalang oleh anggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuat dilema dalam penanganan dugaan pelanggaran menjelang pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU). Menurutnya, akan muncul perdebatan yang berkaitan dengan pelanggaraan pemilihan setelah putusan MK.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mulai menganalisa potensi kerawanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) gelaran Pilkada 2020. Analisis dilakukan usai Mahkamah Kontitusi (MK) mengabulkan 16 permohonan PSU Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2020.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menerima sertifikat penghargaan terintergrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional. Penghargaan ini langsung diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan banyaknya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai hasil putusan MK harus segera ditindaklanjuti. Salah satu tindaklanjut dengan koordinasi bersama KPU Daerah (KPUD).
 |
Webmail
