Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Herwyn Minta Data Dana Hibah yang Disampaikan Lengkap dan Apa Adanya

Somosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta data dana hibah yang dimiliki jajaran Bawaslu disampaikan dengan lengkap dan apa adaya. Hal tersebut kata dia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Bawaslu dan KPU akan Rakor Bersama Perdana Samakan Perspektif Penafsiran Undang-undang

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi selaraskan peraturan-peraturan baik dari segi pengawasan dan penyelenggaraan terkait Kepemiluan, Bawaslu dan KPU akan lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama untuk pertama kalinya.

Jaga Kedaulatan Rakyat, Puadi Minta Pelanggaran Pemilihan Ditangani Profesional

Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menyebut jika terdapat kasus penanganan pelanggaran pemilihan diselesaikan secara profesional. Dia menegaskan, hal itu untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Totok Tekankan Bawaslu Karangasem Harus Berani Tegakkan Aturan Jika Ada yang Melanggar

Karangasem, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan kepada pengawas pemilu di Karangasem dan Klungkung, Provinsi Bali untuk berani menegakkan kebenaran dari hal-hal yang melanggar aturan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Melalui Simulasi, Totok Harap Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Daerah Meningkat

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono meyakini pengawas pemilu dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait penerimaan permohonan dan registrasi penyelesaian sengketa proses. Hal ini penting mengingat tahapan Pemilihan 2024 telah berjalan.

Sekjen Bawaslu Terima Hibah Lahan dari Pemda Bone Bolango

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten

pada : Sabtu, 17 Oktober 2020 - 07:30 WIB

Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum -
Bawaslu menerima hibah tanah seluas 5.000 meter persegi dari Pemda Kabupaten Bone Bolango. Penandatanganan pemberian hibah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro dan Sekda Kabupaten Bone Bolango Ishak Ntoma.

Sentra Gakkumdu Lakukan Rapat Terkait Laporan Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Dokumen Syarat Calon Di Pilkada Mateng

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:33 WIB

Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sulbar melakukan rapat. Rapat tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan ijazah palsu salah satu syarat calon pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Mamuju Tengah.

Bawaslu Provinsi Lampung Keluarkan 9 Surat Peringatan Kepada Paslon yang Melanggar Protokol Covid-19

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi

pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:26 WIB

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan sedikitnya 9 (sembilan) surat peringatan langsung kepada pasangan calon Bupati/Wali Kota yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Surat peringatan terbanyak dari Bandar Lampung dengan 7 (tujuh) buah.

Bawaslu Provinsi Lampung Rekomendasikan 26 ASN ke KASN Terkait Pelanggaran Netralitas ASN

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi

pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:20 WIB

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung merekomendasikan 26 (dua puluh enam) aparatur sipil negara (ASN) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rekomendasi tersebut berasal dari temuan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Afifuddin : ASN Harus “Bunuh" Ekspresi dalam Pilkada

Ditulis oleh : nurisman

pada : Kamis, 15 Oktober 2020 - 23:46 WIB

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak politik untuk memilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020 berdasarkan penilaian diri sendiri, akan tetapi, ASN dilarang untuk mengungkapkan ekspresi pilihanya kepada orang lain, demi menjaga netralitasnya sebagai aparatur negara.

Kunjungi Bawaslu Beltim, Abhan Ingatkan Panwascam Rajin Koordinasi

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten

pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 19:50 WIB

Manggar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ingatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) untuk terus melakukan koordinasi dengan Bawaslu kabupaten apabila menemui kendala di lapangan baik dari sisi pengawasan maupun penanganan pelanggaran.

Abhan Harap Buku Saku PTPS 2020 Jadi Penunjang Tupoksi PTPS

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi

pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 19:30 WIB

Tanjungpandan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap buku saku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bisa menjadi instrumen penunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) PTPS saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2020.

Diserbu Masyarakat, Antusias Calon Kader SKPP Tak Pernah Surut

Ditulis oleh : Hendi Purnawan

pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 11:36 WIB

Kabupaten Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Bagian Sosialisasi Bawaslu Faisal Rahman mengungkapkan antusias masyarakat untuk menjadi kader Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sangat tinggi. Pada SKPP 2019 lalu, terdapat 1.600 orang yang mendaftar. Setelah seleksi, susut menjadi 100 orang yang mendapat bimbingan teknis (bimtek) oleh Bawaslu. Tahun ini terdapat 15 provinsi yang melaksanakan SKPP dengan jumlah peserta daring mencapai 4.780 orang.

Afif: Standar Tata Laksana Pengawasan di TPS dalam Masa Pandemik Perlu Dirumuskan

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 07:00 WIB

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memandang perlunya perumusan standar tata laksana pengawasan di TPS pada saat pemungutan suara pilkada 9 Deserber 2020. Adanya pandemik covid-19 membuat standar tata laksana diperlukan untuk mencegah penularan covid-19 saat pemilih menunaikan hak pilihnya.

Abhan Minta Bawaslu Daerah Samakan Penanganan Larangan Penyahgunaan Kekuasaan

Ditulis oleh : nurisman

pada : Selasa, 13 Oktober 2020 - 17:12 WIB

Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengharapkan jajaran pengawas di daerah tidak ada lagi perbedaan tafsir dalam menanganai pelanggaran sesuai Pasal 71 ayat 1,2 dan 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 terkait larangan-larang calon petahana untuk menyalahunakan kekuasaan, termasuk dalam netralitas aparatur sipil negara (ASN).