Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 tinggal 21 hari lagi. Salah satu unsur yang ikut menentukan legitimasi pemilu adalah keberadaan saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Bawaslu memperkirakan total jumlah saksi di TPS mencapai 16 juta orang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu tidak akan mengijinkan pengawas pemilu tingkat kecamatan, desa, dan TPS hadir ke sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Tahun 2019 untuk menyampaikan keterangan tanpa diminta oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merilis Update data pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 25 Maret 2019. Data selengkapnya dapat dilihat pada tautan >>> Link Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 25 Maret 2019 <<<
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Australian Labor Party atau Partai Buruh Australia melakukan audensi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, (26/3/2019).
Dalam kunjungan tersebut, Project Officer, Elias Hallaj, didampingi empat pengurus partai, diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan dan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah memberikan akreditasi pemantauan Pemilu kepada 51 lembaga pemantau pemilu. Sebanyak 49 lembaga pemantau dari dalam negeri, dan 2 lembaga pemantau pemilu dari luar negeri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu memutuskan, Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Keputusan nomor 005/LP/PP/ADM/RI/00.00/III/2019 ini dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi di gedung Bawaslu, Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebanyak 808.856 orang pengawas TPS dilantik secara serentak di seluruh Indonesia, Senin (25/3/2019). Pelantikan dilakukan oleh 7.201 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Pelantikan dilakukan sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepat 23 hari sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2019. Ratusan ribu pengawas TPS tersebut akan bertugas selama 30 hari hingga 7 hari setelah pemungutan suara. Pengawas TPS merupakan klausul baru dalam Pemilu 2019 sebagai mandat UU Pemilu.
Padang, Badan Pengawas Pemilu – Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat konsep delegasi atau mandat dari bawaslu Kabupaten/Kota kepada Panwascam untuk menyelesaikan sengketa on the spot dalam tahapan kampanye dan rapat umum pemilu 2019 secara cepat dan tepat di lapangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Jelang kampanye rapat umum dan iklan kampanye Pemilu 2019, partai politik peserta Pemilu 2019 serta tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden mendeklarasikan komitmen bersama untuk melaksanakan kampanye santun guna mewujudkan proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Poin yang dideklarasikan, yakni:
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mendorong calon legislatif (Caleg) perempuan berjuang untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di DPR, DPD RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu serentak 2019.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo meminta personil Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) solid hingga tingkat kabupaten/kota dalam menangani dugaan tindak pidana Pemilu 2019.
“Tinggal menghitung hari kampanye rapat umum dimulai. Setelah itu masa tenang selama tiga hari, dan dilanjutkan tahapan pungut hitung 17 April. Tugas Sentra Gakkumdu akan berat. Saya minta kesolidan dan kerjasama yang apik tetap dijaga dan ditingkatkan,” sambung Ratna Dewi dalam Rakor Sentra Gakkumdu, di Bengkulu, Rabu (20/03/2019).
Kuwait, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Kuwait mendorong Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah setempat untuk berpartisipasi aktif datang ke TPS dan memastikan namanya tercantum di dalam DPT.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengimbau peserta Pemilu untuk tidak melibatkan anak di bawah umur 17 tahun dalam kegiatan politik dan kampanye. Hal tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam Kampanye Aman Untuk Anak di Halaman Kantor Bawaslu, Minggu (17/3/2019).
Pelibatan anak-anak dalam kampanye bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika ada peserta Pemilu yang terbukti melibatkan anak-anak, maka akan dikenakan sanksi 5 tahun penjara dan/atau denda Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kualitas pemilihan umum 2019 pada 17 April mendatang akan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat selaku pemilih.
Saya rasa masyarakat yang akan menentukan kualitas Pemilu nanti. Untuk itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam prosesnya. Masyarakat harus pro aktif. Kata Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu di Palembang, Jumat (15/03/2019).
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menguraikan, data pelanggaran Pemilu yang telah direkap di Bawaslu seluruh Indonesia jumlahnya mencapai 6455 kasus.
Data pelanggaran Pemilu ini bersumber dari temuan oleh pengawas Pemilu dan laporan dari masyarakat. Dari 6455 pelanggaran Pemilu, sebanyak 555 merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu, sambung Dewi dalam Rakor Sentra Gakkumdu, di Palembang, Jumat (15/03/2019).
