Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo optimis bahwa rumusan pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) pemilu hasil penanganan pelanggaran bisa dilakukan secara terstruktur dan transparan sebelum tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Dia juga berpesan Unit Pengelola harus dapat mengamankan BDP tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap para mahasiwa Universitas Udayana belajar kepada KPU dan Bawaslu dalam menggelar pemilu. Tujuannya agar para mahasisa mengetahui secara detail proses pesta demokrasi yang selama ini ada di Indonesia.
"Bisa belajar kepada KPU dan Bawaslu, terkait konflik apa saja yang bisa (jadi) batu sandungan dalam kehidupan politik mahasiswa," ujarnya dalam Workshop Kepemiluan II yang digelar secara daring, Sabtu, (23/10/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai respon dari pembentukan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang dicanangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu melakukan rapat koordinasi yang membahas tentang unsur Bawaslu Provinsi sebagai bagian dari TPD. Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan unsur ini adalah regulasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta adanya sinergi dari fungsi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang dimiliki Bawaslu Provinsi dan fungsi pembinaan yang dilaksanakan bagian Sumber Daya Manuy (SDM) Bawaslu RI (pusat). Hal ini baginya penting dilakukan sinergi agar pembinaan serta keberadaan kelembagaan Bawaslu sesuai mandat UU.
Palembang, Badan Pengawas Pemilu- Bawaslu Sumsel menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah 2021. Sebanyak 30 peserta mengikuti proses pembelajaran selama lima hari sejak Kamis (21/10/2021) hingga Senin (25/10/2021) di Palembang.
Dalam acara pembukaan pada Kamis (21/10/2021) malam, Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto menjelaskan SKPP adalah upaya transfer pengetahuan dan menumbuhkan kader-kader. "Semakin banyak yang ikut sekolah kader akan semakin baik kualitas demokrasi dan kualitas penyelenggaran pemilu serta pemilihan," jelas Iin.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam forum internasional keempat, Global Network on Electoral Justice Network (GNEJ) yang dilakukan secara daring (dalam jaringan), Bawaslu terpilih sebagai Presiden GNEJ. Jabatan ini menggenapi Wakil Presiden GNEJ dari perwakilan Asia yang sebelumnya sudah disandang sejak tahun 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menghadiri forum internasional keempat Global Network on Electoral Justice Network (GNEJ) yang dilakukan secara daring (dalam jaringan). Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan lima tantangan demokrasi pada masa ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menilai sengketa proses pencalonan dalam tahapan verifikasi partai politik (Parpol) calon peserta pemilu sangat mungkin terjadi. Itu disebabkan adanya Keputusan KPU yang mungkin saja dianggap merugikan calon peserta pemilu.
"Bisa saja ada sengketa dalam verifikasi parpol yang muncul dari surat Keputusan KPU," kata Bagja saat menjadi narasumber dalam acara yang difasilitasi KPU Kabupaten Kudus secara daring, Kamis (21/10/2021).
Semarang, Badan Pengawas pemilihan Umum- Ketua Bawaslu RI Abhan membuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat menengah di Provinsi Jawa Tengah, Senin (18/10/2021). Disana Abhan mengajak para kader menjadi simbol penggerak pengawas partisipatif di daerah masing-masing.
"Semakin banyak mata pengawas, maka semakin menutup peluang pihak-pihak yang mau melakukan kecurangan," kata Abhan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan keadilan pemilu merupakan keniscayaan dalam setiap terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Ada empat indikator keadilan pemilu yang diutarakan Bagja saat webinar dengan tajuk Refleksi Pilkada 2020 menuju Pemilu dan Pilkada 2024 secara daring, Senin (18/10/2021)
"Indikator pertama yaitu kesetaraan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk penegakan hukum," katanya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta barang dugaan pelanggaran pemilu hasil penanganan pelanggaran yang tersimpan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota perlu diatur detail pengelolaannya. Menurutnya, Unit Pengeloa Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) yang menjadi unit khusus yang mengelolanya dapat bekerja dengan baik.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap adanya pelatihan dan pembinaan terintegrasi tiap divisi dan bagian secara sistematis. Hal ini baginya amat penting agar pengetahuan, kerja, dan koordinasi bisa berkelanjutan dan saling melengkapi.
Dewi menyatakan bentuk pelatihan secara bersama ini mengingat pengalaman lalu yang lebih mementingkan pertangunggjawaban hanya pada bagian atau divisi tersebut. Padahal menurutnya alur pengawasan, penanganan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa dapat saja satu kesatuan.
