Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dua Anggota Bawaslu yakni Ratna Dewi Pettalolo dan Rahmat Bagja memandang lembaga pengawas pemilu telah melakukan terobosan hukum secara progresif dalam konteks penegakan hukum pemilu dan pemilihan (pilkada). Demikian kesimpulan dalam evaluasi program kerja Bawaslu tahun 2021 serta pemantapan persiapan pengawasan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan evaluasi program kerja tahun 2021 sekaligus membahas persiapan pengawasan tahapan Pemilu Serentak 2024. Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan beberapa catatan evaluasi yang disampaikan, nantinya sangat penting sebagai modal pemantapan persiapan pengawasan tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai pada tahun 2022.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Undang-undang (UU) memberikan Bawaslu kewenangan untuk menindak dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam gelaran pemilu atau pemilihan (pilkada). ASN diberikan hak konstitusional untuk memilih, namun di sisi lain juga diharuskan netral lantaran kedudukannya sebagai pelayan publik. Demikian permasalah yang menjadi diskusi bertema Problematika Penanganan Tindak Lanjut Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020 Kamis (9/12/2021) di Jakarta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta penyelenggara pemilu dan pemilihan (pilkada) harus independen, tidak memihak dan menguntungkan peserta pemilu. Selain itu, menurutnya pelaksanaan pemilu dan pemilihan harus bebas dari intimidasi sehingga pemilih tidak ada rasa takut ketika masuk ke tempat pemungutan suara (TPS).
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mematangkan sistem aplikasi terintegrasi. Sistem tersebut guna menghubungkan seluruh aplikasi dan database yang dimiliki Bawaslu saat ini.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengikuti simulasi penyederhanaan surat suara yang diselenggarakan oleh KPU, Kamis (2/12/2021) di Kantor KPU Provinsi Bali.
Dalam acara tersebut Fritz memberikan beberapa catatan di antaranya soal potensi permasalahan terkait dengan pemilih yang pindah memilih di luar wilayah dapilnya, untuk dapat memilih DPRD dapil asal pemilh tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai norma perbuatan menguntungkan atau merugikan calon hasil penggunaan hak pilih sebagaimana dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada) tidak aplikatif jika dimaknai sebagai delik materil pidana. Perlu diketahui, perbuatan menguntungkan atau merugikan ini khususnya berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) atau upaya penyalahgunaan kekuasaan yang diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan politik uang merupakan racun demokrasi. Menurutnya, kategori politik uang dalam pemilu maupun pemilihan (pilkada) banyak jenisnya, tidak hanya soal jual beli suara.
Bagja mengungkapkan ada hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai politik uang, namun tindak pidananya berbeda. Contoh yang dimaksudnya seperti pemanfaatan fasilitas negara untuk keuntungan pribadi bagi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif dalam kaitan pemilu atau pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik 315 calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2019 menjadi pegawai negeri sipil (PNS), Rabu, di Jakarta (1/11/2021). Dalam sambutannya, Gunawan menantang para PNS ini untuk melahirkan inovasi terbaru demi kebaikan nama Bawaslu.
"Silakan dikembangkan yang sudah ada dalam Bawaslu. Karena ke depan inovasi bukanlah sebuah langkah menjadi perbaikan, tapi merupakan sebuah kewajiban," ungkapnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menganggap perlunya ketentuan spesifik yang mengatur tentang tata cara hingga substansi terkait penanganan pelanggaran netralitas TNI dalam pemilu dan pemilihan (pilkada). Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bertema "Tindak Lanjut Pelanggaran Netralitas TNI pada Pemilu dan Pemilihan" di Jakarta, Rabu (1/12/2021).
"Perlu merumuskan secara bersama-sama untuk mengatur ketentuan (penanganan pelanggaran) netralitas TNI dalam pemilu," kata Dewi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan cermin dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi. Ini menurutnya bagian dari akuntabilitas lembaga negara kepada publik atas kinerja dari tugas serta fungsinya. Maka dari itu, dia berharap Bawaslu Provinsi senantiasa meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan lembaga pemantau pemilu harus bersikap objektif dalam melakukan pemantauan pada proses pemilu maupun pemilihan (pilkada) yang akan datang. Hal ini ditegaskannya dalam Webinar Desain Pemantauan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu.
