Webmail
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan penyelesaikan sengketa proses di Pemilihan 2024 harus lebih baik dari Pemilu 2024. Sebab ada yang berbeda dalam menyelesaikannya contohnya proses mediasi.
Batam, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengingatkan kepada seluruh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota seluruh Indonesia agar mengikuti arahan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dalam menangani kasus dalam pemilihan kepala daerah 2015. Jangan sampai panwas menyampingkan arahan dari Bawaslu RI atau Provinsi.
Batam, Badan Pengawas Pemilu - Berbeda dengan pengaturan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu, dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah 2015 di Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, dalam persidangan di MK Bawaslu hanya memberikan keterangan terkait proses pengawasan dan penanganan pelanggaran selama penyelenggaraan Pileg atau Pilpres.
Magelang, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah mengungkapkan baiknya relasi antar penyelenggara pemilu ditingkat pusat yang salah satu indikatornya adalah transparansi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak seluruhnya terlihat di daerah. Sejumlah KPU di daerah dilaporkan tidak mengedepankan aspek transparansi dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2015.
Batam, Badan Pengawas Pemilu – Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari puncak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Kendati telah dilarang lewat peraturan perundangan maupun kembali ditegaskan dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sejumlah laporan mengenai ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap muncul disejumlah daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sistem Pemilu dan kepartaian dinilai memiliki dampak terhadap efektivitas sistem presidensial yang dianut. Sistem Pemilu yang tepat diharapkan dapat menghasilkan sistem kepartaian yang multipartai sederhana dan muaranya adalah efektivitas sistem presidensial.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia yang tergabung dalam Gugus Tugas Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye di Media Penyiaran Dalam Pilkada membahas penyusunan pedoman pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui lembaga penyiaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia ingin memastikan agar program-program pemerintah seperti penyaluran Dana Desa yang dilaksanakan saat pemilihan kepala daerah 2015 memasuki tahapan kampanye, tidak disalahgunakan oleh pejabat atau petahana untuk kepentingan kampanye. Jangan sampai Dana Desa yang didesain untuk kepentingan masyarakat desa, dijadikan klaim keberhasilan ataupun sandera oleh petahana.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebagai salah satu provinsi yang menggelar penyelenggaran Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat perlu menyinergikan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengawal pemilihan kepala daerah yang bersih, berintegritas, dan damai.
Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu - Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam zona merah rawan terjadi pelanggaran di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) 2015. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Prof.
 |
