• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Bawaslu Abhan memberikan keterangan terkait permasalahkan daftar pemilih tetap (DPT).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (pileg) dengan laporan Nomor 47/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 di Kota Batam, Kepulauan Riau (kepri) dilanjutkan dengan agenda keterangan saksi dan pembuktian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ingatkan jajaran Bawaslu daerah untuk mempersiapkan rekrutmen pengawas Ad Hoc (sementara) untuk Pilkada 2020 yang digelar serentak untuk 270 daerah di Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan akan pentingnya silaturahim, sehingga ketika ada permasalahan akan mudah menemukan jalan keluarnya.

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum -  Bawaslu memutuskan empat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut) melakukan pelanggaran administratif pemilu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 3 April 2014 - 12:26 WIB
Dilihat : 785 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sudah siap melaksanakan dan mengawasi pemilu yang akan berlangsung enam hari ke depan.

KPU menyatakan siap dalam melaksanakan pemilu termasuk dengan kesiapan logistik yang sudah mencapai 99 persen.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 18:39 WIB
Dilihat : 795 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu-  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dalam sidang sengketa pemilu, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (2/4).

Dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut, Bawaslu mengungkapkan bahwa PPP Kabupaten Ngada menyerahkan laporan awal dana kampanye pada 3 Maret 2014 atau lewat dari batas waktu yang ditentukan yakni 14 hari sebelum kampanye rapat umum dimulai. Batas waktu sesuai dengan UU dan Peraturan KPU adalah pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 23.59 waktu setempat.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 17:47 WIB
Dilihat : 745 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah  menegaskan tidak mentoleransi adanya tindak kekerasan apapun berlatar belakang pemilu. Salah satu caranya ialah memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah atau mengambil tindakan terhadap tindakan kekerasan baik sebelum atau pasca pemilu dilaksanakan.

“Kami sudah memberikan rekomendasi kepada banyak pihak termasuk aparat penegak hukum, jika ada kekerasan yang terjadi jelang pemilu,” ujar Nasrullah, saat menerima Komisi Untuk Orang Hilang dan Kekerasan (Kontras), di Jakarta, Rabu (2/4).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 13:30 WIB
Dilihat : 834 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu–Badan Pengawas Pemilu akan memastikan pemantauan pengawasan pada sistem drobbox (kotak jemputan) yang di antar oleh petugas pemungutan suara luar negeri (PPLN). Hal ini dikarenakan dropbox yang dikirim sebagai pengambilan suara dari pemilih, masih terindikasi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu  yang diperuntukkan untuk dimanipulasi.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 09:22 WIB
Dilihat : 980 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Penyelewengan dan penyalahgunaan dana kampenye menjadi salah satu fokus dalam Rapat Pembahasan Keputusan Bersama Antara Bawaslu, KPU, KPK, KIP, dan PPATK di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (2/4). Lima lembaga tersebut akan tergabung dalam gugus tugas yang memperkuat basis pencegahan dan penindakan.

“Penyalagunaan dan penyelewengan dana dalam pemilu sangat rentan terjadi pada tahapan kampanye terbuka, masa tenang, pemungutan serta penghitungan suara, dan rekapitulasi. Oleh karena itu, basis pencegahan dan penindakan menjadi fokus dalam keputusan bersama ini,” ujar Pimpinan Bawaslu, Nasrullah.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 08:25 WIB
Dilihat : 802 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad dan Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Farida Farichah menandatangani Nota Kesepahaman Keikutsertaan IPPNU dalam Gerakan Sejuta Pengawas Pemilu di Gedung Bawaslu RI Jakarta, Rabu (2/4).

Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berbasis pelajar putri ini, beranggotakan sekitar tiga juta orang tersebar pada 320 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang sebagian besar telah memiliki hak pilih sebagai pemilih pemula.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 1 April 2014 - 18:52 WIB
Dilihat : 818 kali

altJakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali mengeluarkan keputusan untuk memulihkan hak konstitusional delapan calon Anggota DPD dan dua partai politik, Selasa (1/4). Dalam keputusannya, tersebut hampir semua pemohon dikabulkan permohonannya dengan alasan prosedur dan situasional.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 1 April 2014 - 16:41 WIB
Dilihat : 749 kali

altJakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri akan berjalan maksimal. Pasalnya, Bawaslu melakukan perekrutan terhadap Pengawas Pemilu Luar Negeri yang independen dan bebas dari kepentingan.  

“Pengalaman 2009, memang perlu diakui ada kelemahan yang dimiliki oleh pengawas pemilu, karena yang direkrut merupakan pegawai kedutaan, tapi untuk pengawasan pada 2014, kami upayakan perekrutan pengawas luar negeri secara independen dan instrumen pengawasan yang diperketut,” ujar Ketua Bawaslu Muhammad, di Jakarta, Selasa (1/4).  

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 1 April 2014 - 10:58 WIB
Dilihat : 867 kali

altJakarta - Bawaslu.Biro Administrasi Setjen Bawaslu RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 dan Aplikasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang diikuti oleh seluruh Kepala Sekretariat dan Bendahara Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Mercure Convention Centre Ancol pada 26-28 Maret 2014 ini, dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan nilai tambah dalam penyusunan laporan pembangunan dan serapan anggaran di lingkungan Bawaslu dan jajarannya.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 28 Maret 2014 - 13:56 WIB
Dilihat : 857 kali

altJakarta, Bawaslu – Gugus tugas pengawasan kampanye di lembaga penyiaran menegur dengan keras pada empat partai yakni, Hanura, Golkar, NasDem, dan Demokrat serta beberapa stasiun televisi karena menayangkan iklan kampanye yang melanggar ketentuan dalam Peraturan KPU.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 17 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Jumat, 14 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Kamis, 13 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Rabu, 12 Juni 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Selasa, 11 Juni 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat
Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat