• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI hari ini melakukan klarifikasi terhadap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan. Klarifikasi ini menanggapi laporan nomor 043/LP/PP/RI/00.00/IV/2019 yang diterima Bawaslu.

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo meminta para elit politik untuk membuat pernyataan menyejukkan selama tahapan Pemilu yang masih berjalan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengimbau semua pihak untuk berkepala dingin dalam menyikapi hasil perhitungan cepat atau quick count Pemilu tahun 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar melakukan supervisi secara maraton pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Abhan kecewa dengan teknis pengiriman surat suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 22 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 3,473 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memeriksa, mengkaji, dan memutuskan bahwa 6 caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak lolos menjadi bakal caleg peserta Pemilu 2014. Sedangkan, dapil PKPI di Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I dinyatakan berhak mengikuti Pemilu.

“Memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Pemohon memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu atas Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I,” ujar Majelis Pemeriksa, Nasrullah, di Gedung Bawaslu, Jakarta (18/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 22 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 867 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan Bawaslu, sebaiknya aparatus Pengawas Pemilu yang bermasalah diverifikasi terlebih dahulu sebelum disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ini untuk memudahkan, jika ada aparatus Pengawas Pemilu yang ternyata sudah tidak memenuhi syarat.

“Sebelum pasukan kami dipecat kami ingin tahu dulu kesalahannya. Jika ada pengawas Pemilu yang salah maka akan dipercepat sidangnya. Namun jika hanya fitnah, maka semata ada hak kami untuk membela aparatus kami,” ujar Muhammad, dalam Rapat Koordinasi Teknis Stakeholder Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan DKPP, di Jakarta, Senin (22/7)

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 19 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 949 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilu, Gunawan Suswantoro melantik pejabat Eselon II, III, dan IV Sekretariat Jenderal Bawaslu, di Jakarta, Jumat (19/7). Gunawan berharap pejabat, pejabat tersebut siap bekerja keras untuk mendukung upaya pengawasan Pemilu yang maksimal.

Selain itu, Gunawan bersyukur karena pelantikan tersebut juga merupakan momen penting bagi Bawaslu untuk dapat setara dengan lembaga koleganya, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perjuangan Bawaslu untuk dapat setara dengan KPU sudah berlangsung pada 2009, saat gugatan Judicial Review UU Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945. Pada saat itu, MK menerjemahkan pasal 22 huruf e UUD 1945, yakni menyetarakan antara KPU dan Bawaslu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 18 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 823 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. - Sebanyak 84 (delapan puluh empat) Kementerian dan Lembaga (K/L) pemerintah pada tahun 2014 mendatang, diwajibkan membuat dan menerapkan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di instansinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik. Bagi K/L yang tidak melaporkan aksi PPK dipastikan mendapatkan rapor merah kinerja K/L.


Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Dr. Diani Sadia Wati SH, LLM, Rabu (17/7), mengatakan, pemerintah melalui Bappenas dibantu Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) hingga tahun 2025 akan memantau terus pencegahan dan pemberantasan korupsi di setiap K/L melalui sistem pelaporan yang dirancang untuk itu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 17 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 840 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Daniel Zuchron menerima kunjungan Audiensi dari beberapa LSM Pemantau Pemilu di Gedung Bawaslu Jakarta, Rabu (17/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 16 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 891 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak dan Endang Wihdatiningtyas di dampingi oleh staf Bagian Tata Laksana Pengawasan Pemilu Bawaslu, Filber Sidabutar menerima kunjungan Deputy Commissioner Australian Electoral Commission (AEC), Tom Rogers di Jakarta, Selasa (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 16 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 3,493 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Pembahasan Kompilasi Analisis Resiko Bawaslu RI di Ruang Sidang Bawaslu Gedung Sarinah Lt 12, Jakarta Selasa (16/7). Rapat ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap daftar analisis resiko kegiatan Bawaslu yang menjadi prioritas dan telah disusun oleh masing-masing bagian di Bawaslu, yaitu Bagian Umum, Perencanaan dan Anggaran, Hukum dan Penanganan Pelanggaran dan Tatalaksana Pengawasan Pemilu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 755 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI besama Komisi Pemilihan Umum dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Senin (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 855 kali



Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan masih ada banyak kesalahan yang terjadi dalam daftar pemilih potensial pemilu (DP4) yang diberikan oleh Ditjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Adminduk Capil) Kemendagri.

“Ada dua kategori kesalahan administrasi dalam DP4 sebanyak 3,9 juta pemilih atau sekitar 2 persen di 32 Provinsi di Indonesia (tanpa Provinsi Papua),” ujar Ketua Bawaslu Muhammad dalam RDP dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 794 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai beberapa tindakan pencegahan yang dilakukannya tidak dinilai sebagai sebuah prestasi. Sebaliknya, ada beberapa pengamat yang menilai Bawaslu “antara ada dan tiada”.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 4 Maret 2019 - 10:00 WIB
Tempat :
Kemendagri, Jakarta.
Waktu:
Selasa, 26 Februari 2019 - 13:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 19 Februari 2019 - 11:00 WIB
Tempat :
RRI, Jakarta
Waktu:
Sabtu, 23 Februari 2019 - 10:00 WIB
Tempat :
Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.
Waktu:
Rabu, 20 Februari 2019 - 10:00 WIB
Tempat :
KPU RI, Jakarta.

Video Bawaslu

Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat
Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat